Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) melihat Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu turun tangan untuk menegakkan supremasi hukum, terutama dalam penyelesaian kasus korupsi kartu identitas elektronik (KTP-el).
Ketua Umum Depinas SOKSI Ali Wongso Sinaga mengatakan, pihaknya mengamati perbedaan tafsir hukum yang berkembang terhadap undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak imunitas DPR dalam kasus KTP-el yang dianggap berpotensi menimbulkan kegaduhan. Sehingga dapat merugikan pembangunan dan eksistensi bangsa.
"Karena itu diharapkan Bapak Presiden Joko Widodo selaku kepala negara perlu turun tangan selamatkan tegaknya supremasi hukum. Dalam rangka kepentingan bangsa dan negara," kata Ali Wongso kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/11).
Menurutnya, dalam sejarah, tafsir hukum oleh siapapun terkadang potensial terpengaruhi kepentingan politik tertentu baik langsung maupun tidak. Karena itu, jika terjadi perbedaan tafsir hukum yang kontras dan tajam antara para ahli dan praktisi maka perlu dicermati komprehensif tentang apa dan bagaimana dinamika politik yang terjadi pada waktu sebuah kasus mencuat ke publik.
"SOKSI menaruh harapan dan kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo untuk turun tangan. Dalam arti bukan mencampuri hukum tetapi justru menyelamatkan supremasi hukum itu sendiri bagi kepentingan bangsa dan negara," jelas Ali Wongso.
Di sisi lain, dia juga mengingatkan adanya peran besar dan strategis yang dilakukan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang terpilih dalam Munaslub Golkar 2016 langsung mereposisi politik partai dari oposisi menjadi pendukung pemerintahan Jokowi, bahkan menginisiasi pencalonan kembali Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.
Semua itu menggambarkan fakta konsistensi dan kapasitas serta kemauan politik Novanto menjalankan putusan munaslub mendukung pemerintahan Jokowi. Dengan membawa akibat politik berupa hambatan bagi para lawan politik Jokowi.
"Peran Setya Novanto dan Partai Golkar yang mendukung pemerintahan Joko Widodo menghadapi resiko tinggi untuk digoyang oleh konspirasi kepentingan politik, termasuk mereka yang anti Pak Jokowi. Dan bukan tak mungkin mengeksploitasi kasus hukum tertentu," demikian Ali Wongso.
[wah]
