Presiden Joko Widodo dan Anindya Bakrie (berdiri)/RMOL
Pemerintah Indonesia mengedepankan kebutuhan role model pembangunan ekonomi yang berorientasi pemerataan dalam KTT ASEAN di Manila, Filipina, yang sedang berlangsung (Selasa, 14/11).
Agenda ini adalah kelanjutan dari pembahasan yang dilakukan pada APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam, sebelumnya (12-13/11).
Ketua ABAC Indonesia Anindya N. Bakrie, mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa isu pemberdayaan ekonomi di setiap daerah merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi.
"Presiden Joko Widodo terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam diplomasi international yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC tersebut, melihat bahwa kesenjangan ekonomi ini terjadi dimana-mana, bukan hanya pada negara berkembang, melainkan juga pada negara maju," ujar Anindya.
"Indonesia sangat baik dijadikan role model, terutama melihat pencapaian dalam tiga tahun terakhir ini," katanya lagi.
Dia menambahkan, bahwa selama ini kendati sektor perdagangan dan investasi mengalami pertumbuhan, namun isu mengenai kesenjangan ekonomi masih terjadi di negara-negara anggota ASEAN dan APEC.
Presiden Jokowi, seperti dikatakan Anindya, menggarisbawahi bahwa apapun yang akan dilakukan haruslah menyoroti kesenjangan yang terjadi, juga upaya menciptakan ekuilibrium yang bisa menyelaraskan growth and equity untuk menciptakan ekonomi berkeadilan.
Beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang dapat dijadikan model, misalnya program dana desa dan penguatan kelembagaan dana desa.
Pemerintah bukan hanya mendistribusikan dana desa senilai Rp800 juta per desa namun juga memperdayakan dana tersebut sebagai cash for work. Pada tahun 2017 ini total dana desa mencapai Rp60 triliun.
Juga pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang untuk tahun 2017 ini ditetapkan sebesar Rp106,2 triliun.
Program ekonomi digital juga dinilai layak menjadi model. Dalam program ini pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan ekonomi digital sebagai variabel yang bisa menciptakan innovative growth.
Selain isu kesenjangan, Presiden Jokowi juga mengangkat isu ekonomi maritim mengingat dua per tiga wilayah negara-negara APEC dan ASEAN adalah perairan.
"Sama seperti dalam pertemuan KTT APEC di Da Nang Vietnam kemarin, Presiden Joko Widodo melihat bahwa perairan menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat penting. Terlebih lagi tujuh negara ASEAN merupakan anggota dari APEC. Sehingga usulan ini bisa menjadi role model pada ASEAN Summit ke-31 di Manila Filipina," jelas Anindya.
Beberapa dasar pemikiran Presiden Joko Widodo itu, menjadi visi dasar perjuangan ABAC Indonesia pada APEC pasca 2020, agar ekuilibrium antara pertumbuhan perekonomian dan keadilan tercipta bagi seluruh negara di Asia Pasifik sebagaimana landasan kerja sama KTT APEC Bogor Goals 1994 lalu.
Anindya Bakrie selaku ketua ABAC Indonesia yang mendampingi Presiden Joko Widodo pada KTT APEC di Da Nang, ikut merumuskan berbagai pembahasan yang menjadi isu penting bagi Indonesia tersebut, pada pertemuan ABAC yang telah berlangsung sebelumnya pada 5-8 November 2017, hingga berlanjut pada pembahasan di KTT ASEAN Summit ke-31 di Manila, Filipina.
APEC yang didirikan pada 1989, pada tahun ini memasuki fase finalisasi "Bogor Goals" mengenai liberalisasi perdagangan dan investasi pada tahun 2020, Indonesia diharapkan dapat terus berkontribusi.
[dem]
