Ketua DPR Setya Novanto dipastikan tak akan menghadiri panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka pada kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el).
Hal itu disampaikan Novanto melalui kuasa hukumnya Fredrich Yunadi beberapa saat lalu. Menurut Fredrich pihaknya menilai KPK belum mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo.
Menanggapi hal itu, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihak Novanto belum memberikan pemberitahuan terkait kemungkinan ketidakhadirannya besok.
"Sejauh ini kita belum dapat pemberitahuan. Nanti kita lihat apakah besok datang atau tidak datang. Tapi saya kira ini seharusnya menjadi bentuk kepatuhan kita terhadap hukum. Kalau kemudian dipanggil oleh penegak hukum sebaiknya datang," kata Febri kepada wartawan, Selasa (14/11).
Menurut Febri hak imunitas ataupun dibutuhkannya persetujuan tertulis dari presiden, tidak ada dalam ketentuan UU MD3. Serta izin tertulis presiden tak diperlukan jika anggota DPR tersangkut tindak pidana khusus, salah satunya korupsi.
"Kita baca secara lebih lengkap UU MD3 tersebut, ada penegesan pengecualian izin tertulis presiden itu jika disangkakan melanggar tindak pidana khusus. Artinya klausul itu tidak bisa digunakan lagi. Karena beresiko sekali kalau dengan alasan imunitas seseorang anggota DPR tidak bisa diperiksa atau lebih sulit dalam kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi," jelasnya.
Meski Novanto telah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik, Febri menyampaikan, KPK belum berencana akan menjemput Novanto. Penyidik KPK masih fokus dalam pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus KTP-el itu.
"Terkait panggil paksa sejauh ini belum memiliki rencana itu, karena sejauh ini KPK masih fokus pemeriksaan terhadap saksi saksi dan juga pemanggilan terhadap tersangka besok," demikian Febri.
[san]
