Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup bisnis PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana lantaran kesalaÂhan pengelolaan oleh manajeÂmen BPR.
Alhasil, kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan.
Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah menjelaskan, pihaknya memang telah mencabut izin usaha BPR yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan Nomor 15Z, Kuta, Badung Bali. Perusahaan tersebut dipastikan tidak beroperasi lagi sejak tanggal 3 November 2017.
Pencabutan izin dilandasi oleh Keputusan Dewan KomiÂsioner (KDK) Nomor KEP-202Â/D.03/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana.
"BPR tersebut diketahui telah masuk status Bank Dalam PenÂgawasan Khusus sejak12 April 2017. Dan sesuai ketentuan yang berlaku, kepada BPR dimaksud diberikan kesempatan selama 180 hari atau sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 untuk melakukan upaya penyehatan," jelasnya.
Namun, sambungnya, upaya penyehatan yang dilakukan BPR sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak berhasil, karena Kewajiban Penyediaan Modal MinÂimum (CAR) di bawah 4 persen.
Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana tersebut, maka selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimaÂna diubah dengan Undang- Undang No. 7 Tahun 2009.
"OJK mengimbau kepada nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana untuk tetap tenang, karena dana masyarakat di perbankan terÂmasuk BPR dijamin LPS sepaÂnjang memenuhi ketentuan yang berlaku," ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho menjelasÂkan, dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR KS Bali Agung Sedana, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simÂpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
"Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha," terangnya dalam siaran pers yang diterima
Rakyat Merdeka. Sementara, dalam rangka liÂkuidasi PT BPR KS Bali Agung Sedana, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT BPR KS Bali Agung Sedana akan mengambil tindakan-tindakan seÂbagai berikut, yaitu membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status bank sebagai Bank Dalam LikuiÂdasi dan menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
Selanjutnya, kata Samsu, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPR KS Bali Agung Sedana akan diseleÂsaikan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR KS Bali Agung Sedana tersebut akan dilakukan oleh LPS.
"LPS mengimbau agar naÂsabah PT BPR KS Bali Agung Sedana tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelakÂsanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR KS Bali Agung Sedana. Kepada karyawan PT BPR KS Bali Agung Sedana diharapkan tetap membantu proses pelaksaÂnaan penjaminan dan likuidasi tersebut," pungkasnya.
Menurut Ketua Umum PerÂhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto, penerapan
good corporate governance (GCG) dan manajemen risiko yang baik, tidak hanya menghindarkan BPR dari potensi fraud, tapi juga dapat meningkatkan kinerja keuangan BPR.
"Penerapan tata kelola penting dilakukan karena risiko dan tanÂtangan yang dihadapi BPR tak hanya berasal dari eksternal, tapi juga internal BPR itu sendiri, seperti manajemen maupun penÂgelola," ujar Joko.
Selain itu, penerapan GCG juga sangat diperlukan agar perbankan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan dapat menerapkan etika bisnis. "Sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat dan transparan," pungkasnya. ***
