Berita

WhatsApp/Net

Dunia

Pekerja Media Geram Pemerintah Afghanistan Mau Blokir WhatsApp

SENIN, 06 NOVEMBER 2017 | 09:02 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Wartawan, kelompok media dan pengguna media sosial di Afghanistan geram dan menuduh pemerintah melakukan penyensoran setelah berupaya utuk memblokir layanan perpesanan WhatApp dan Telegram.

Editor salah satu surat kabar terbesar di negara itu mengatakan langkah tersebut merupakan langkah mundur dan akan dilawan.

Pemerintah mengklaim bahwa langkah itu diambil sebagai upaya untuk menghentikan Taliban dan kelompok pemberontak lainnya menggunakan pesan terenkripsi.


Namun demikian, sampai awal pekan ini belum ada bukti pemblokiran telah dilakukan.

Pekan lalu, pejabat di badan yang mengatur telekomunikasi memastikan bahwa mereka telah menulis surat kepada penyedia layanan untuk meminta larangan sementara 20 hari dengan alasan keamanan.

Menteri Telekomunikasi Shahzad Aryobee juga memposting sebuah pesan di Facebook yang mengatakan bahwa regulator telah diperintahkan untuk menempatkan blok bertahap pada layanan pesan untuk mengatasi masalah teknis, setelah banyak keluhan telah diterima.

"Pemerintah berkomitmen untuk kebebasan berbicara dan tahu bahwa ini adalah hak dasar bagi rakyat kita," tulisnya seperti dimuat BBC.

Layanan perpesanan dan media sosial termasuk WhatsApp, Facebook Messenger dan Viber banyak digunakan oleh publik Afghanistan dan politisi mereka serta Taliban. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya