Berita

KPK/Net

Hukum

KPK Siap Kejar Dugaan Korupsi Di Sektor Sumber Daya Alam

SABTU, 04 NOVEMBER 2017 | 21:05 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nampaknya mulai tertarik untuk menggarap dugaan korupsi di sektor sumber daya alam.

Hal itu nampak jelas dalam pernyataan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang. Ia mengaku ingin Indonesia nantinya seperti negara Georgia yang saat ini semua aparatur pemerintah maupun keamanannya sudah tak lagi melakukan aksi korupsi.

"Georgia polisinya sekarang baik banget. Ga seperti dulu lagi polisinya. Saya telusuri, ternyata disana polisi Georgia gajinya dinaikin sampai 70 kali lipat. Saya ingin Indonesia seperti itu. Tapi kan uangnya dari mana kita. Ga ada. Makanya sekarang kita lagi ngejar kasus-kasus di perpajakan dan di sumber daya alam," katanya dalam sebuah diskusi di Kantor KPK lama, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (4/11).


Membongkar praktik korupsi di bidang sumber daya alam menurut dia patut dilakukan, karena pada dasarnya di sektor itu telah terjadi banyak kecurangan.

"Sumber daya alam kita, bayangin, ribuan usaha sumber daya alam sekarang ga punya NPWP, ga pernah bayar pajak. Izinnya itu tumpang tindih, yang harusnya disini malah disini," jelasnya.

Diperkirakan Saud dari kecurangan itu, ada kerugian negara yang bisa dibilang sangat besar. Dengan memberantas korupsi disektor sumber daya alam, dia meyakini KPK akan menyelamatkan keuangan negara hingga ribuan triliun rupiah.

"Ada Rp 2000 triliun mungkin bisa didapatkan dari sana," ungkapnya.

Saud yakin bahwa dengan uang sebanyak itu, nantinya negara akan berkecukupan duit untuk menggaji aparatur dan pejabat dengan layak.

"Sekarang kepala daerah seperti Bupati kan gajinya cuma Rp 7 juta per bulan. Coba bayangkan," imbuhnya. [mel]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya