Berita

Koka/Net

Global

Pangkas Produksi Kokain, Kolombia Teken Perjanjian Dengan PBB

SABTU, 04 NOVEMBER 2017 | 17:18 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kolombia teken perjanjian senilai 300 juta dolar AS dengan PBB yang bertujuan untuk memangkas produksi kokain.

Dana tersebut akan dialokasikan terutama untuk kompensasi yang akan diberikan kepada petani yang semula menanam koka, bahan baku untuk membuat kokain, untuk menanam tanaman lainnya yang lebih aman.

Kepala Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengatakan bahwa langkah ini adalah kesempatan baik untuk mengubah arus melawan budidaya koka Kolombia.


"Kesepakatan bersejarah ini adalah kesempatan unik untuk mengubah arus melawan budidaya koka Kolombia dan membantu petani menerapkan pengembangan alternatif," kata kepala UNODC, Yury Fedotov di Wina pekan ini seperti dimuat BBC.

Kolombia sendiri menduduki peringkat sebagai salah satu negara penghasil obat utama di dunia oleh UNODC.

Saat ini, petani memperoleh 300 dolar AS per bulan untuk setiap hektar koka yang mereka tanam. Inisiatif ini akan memberi kompensasi kepada petani jika mereka kembali memproduksi tanaman yang lebih aman, seperti kopi dan kakao.

Namun pemerintah Kolombia mengatakan bahwa mereka ditantang oleh kelompok bersenjata yang mencoba mengambil alih areal produksi koka tradisional.
Daerah ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Juli, PBB mengatakan bahwa telah terjadi kenaikan tahunan sebesar 50% di wilayah lahan yang digunakan untuk mengolah daun koka di Kolombia.

Analis lokal mengatakan kenaikan tersebut sebagian disebabkan oleh kesepakatan damai pemerintah dengan pemberontak Farc. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Farc setuju untuk menyerahkan kontrol atas area produksi obat bius dan membantu pemerintah untuk mendorong petani lokal menanam tanaman pengganti.

Tapi petani memanfaatkan penundaan sementara kebijakan substitusi panen dibuat. Mereka menanam koka karena mereka tahu mereka akan ditawarkan subsidi nantinya agar tidak menanam tanaman. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya