Berita

Politik

PAN Jangan Banci, Sebaiknya Keluar Saja Dari Koalisi

JUMAT, 03 NOVEMBER 2017 | 14:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dari sisi elektoral, Partai Amanat Nasional (PAN) sebaiknya keluar dari koalisi pemerintah. PAN lebih banyak mudaratnya bertahan di koalisi ketimbang jadi oposisi.

"PAN jangan setengah-setengah, jangan banci," kata pemerhati politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi redaksi, Jumat (3/11).

Sikap "banci" PAN tersebut merugikan elektoral partai pimpinan Zulkifli Hasan itu. Satu sisi sebagai pendukung pemerintah namun di sisi lain tidak sejalan dengan pemerintah.


PAN dinilai tidak etis karena tidak mendukung pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

Menurut Pangi, salah kunci utama dalam berkoalisi yakni disiplin sudah dilanggar oleh PAN.

"Sikap PAN menolak Perppu Ormas sudah jadi bahan gunjingan di internal oposisi. PAN dinilai tidak fair play," kata Pangi.

Sebelum ditendang, PAN sebaiknya keluar dari koalisi. Menurut Pangi, PAN lebih tepat di luar pemerintahan.

"PAN kalau bertahan tidak akan dapat apa-apa, apalagi kursinya cuma satu. Sementara kalau jadi oposisi, dengan mengkritisi dan menantang kebijakan pemerintah yang banyak mendapat penolakan, PAN akan mendapat empati dari masyarakat," paparnya panjang lebar.

Ditambahkan Pangi, PAN harus melihat perjuangan PDIP, 10 tahun jadi oposisi sejati, dengan sabar dan konsisten, akhirnya bisa merebut kekuasaan.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sebelumnya tidak mempermasalahkan pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang menyebut PAN tidak etis karena tidak mendukung pengesahan Perppu Ormas.

Amien bahkan menilai pernyataan JK sudah sesuai dengan konteks politik sehingga menjadi alasan yang kuat bagi PAN untuk hengkang dari koalisi pemerintah. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya