Berita

Politik

PAN Jangan Banci, Sebaiknya Keluar Saja Dari Koalisi

JUMAT, 03 NOVEMBER 2017 | 14:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dari sisi elektoral, Partai Amanat Nasional (PAN) sebaiknya keluar dari koalisi pemerintah. PAN lebih banyak mudaratnya bertahan di koalisi ketimbang jadi oposisi.

"PAN jangan setengah-setengah, jangan banci," kata pemerhati politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi redaksi, Jumat (3/11).

Sikap "banci" PAN tersebut merugikan elektoral partai pimpinan Zulkifli Hasan itu. Satu sisi sebagai pendukung pemerintah namun di sisi lain tidak sejalan dengan pemerintah.


PAN dinilai tidak etis karena tidak mendukung pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

Menurut Pangi, salah kunci utama dalam berkoalisi yakni disiplin sudah dilanggar oleh PAN.

"Sikap PAN menolak Perppu Ormas sudah jadi bahan gunjingan di internal oposisi. PAN dinilai tidak fair play," kata Pangi.

Sebelum ditendang, PAN sebaiknya keluar dari koalisi. Menurut Pangi, PAN lebih tepat di luar pemerintahan.

"PAN kalau bertahan tidak akan dapat apa-apa, apalagi kursinya cuma satu. Sementara kalau jadi oposisi, dengan mengkritisi dan menantang kebijakan pemerintah yang banyak mendapat penolakan, PAN akan mendapat empati dari masyarakat," paparnya panjang lebar.

Ditambahkan Pangi, PAN harus melihat perjuangan PDIP, 10 tahun jadi oposisi sejati, dengan sabar dan konsisten, akhirnya bisa merebut kekuasaan.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sebelumnya tidak mempermasalahkan pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang menyebut PAN tidak etis karena tidak mendukung pengesahan Perppu Ormas.

Amien bahkan menilai pernyataan JK sudah sesuai dengan konteks politik sehingga menjadi alasan yang kuat bagi PAN untuk hengkang dari koalisi pemerintah. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya