Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Butuh Satu Abad Untuk Hapus Kesenjangan Gender

JUMAT, 03 NOVEMBER 2017 | 09:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kesetaraan gender antara pria dan wanita membutuhkan waktu 100 tahun untuk bisa benar-benar terwujud.

Begitu menurut data yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF). Kelompok ini menunjukkan pembedaan gender yang meningkat dari tahun ke tahun sejak mulai mencatatnya di tahun 2006.

Laporan tersebut memuat 144 negara dengan peluang ekonomi, pendidikan, partisipasi politik dan kesehatan. Wanita diukur memiliki 68% dari kemungkinan dan hasil yang dimiliki pria. Angka ini sedikit turun dari yang diukur tahun lalu yakni 68,3%.


Kelompok tersebut memperkirakan bahwa satu abad akan menutup semua bidang persamaan yang dipantau secara global, jauh dari perkiraan 83 tahun pada tahun 2016.

Paritas gender paling dekat adalah dengan bidang kesehatan dan pendidikan, namun kesenjangan signifikan dalam partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik terus berlanjut di seluruh dunia.

Menurut data WEF, wanita harus menunggu 217 tahun sebelum mereka mendapatkan penghasilan sebanyak laki-laki dan sama-sama diwakili di tempat kerja.

Data WEF juga mencatat sejumlah negara yang dinilai terbaik di dunia dalam hal kesetaraan gender secara keseluruhan. Islandia berada di puncak daftar dengan kesenjangan gender 12% dari semua indikator WEF. Negara Nordic lainnya, Norwegia, Finlandia dan Swedia semua berada di lima besar.

Rwanda berada di urutan keempat dalam daftar untuk kesetaraan jender secara keseluruhan dengan selisih 18% (ketimpangan gender). Negara ini memiliki bagian wanita tertinggi di parlemen di dunia. Wanita menempati tiga dari setiap lima kursi di parlemen.

Nikaragua, Slovenia, Irlandia, Selandia Baru dan Filipina juga menduduki posisi 10 besar dalam peringkat ketimpangan gender.

Perempuan di Timur Tengah dan Afrika Utara bernasib buruk, dengan Yaman yang dilanda perang terakhir dalam daftar dengan skor kesetaraan jender hanya 52%. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya