Berita

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi/Net

Dunia

Solusi Krisis Rohingya Adalah Status Kewarganegaraan Dari Myanmar

JUMAT, 03 NOVEMBER 2017 | 08:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kepala Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan bahwa Myanmar harus memberikan kewarganegaraan kepada ratusan ribu Muslim Rohingya sehingga mereka dapat kembali ke Myanmar.

"Orang-orang ini tidak dapat tetap tanpa kewarganegaraan karena ketidakpedulian ini menghadapkan mereka pada diskriminasi dan penganiayaan, seperti yang terjadi di masa lalu," kata Filippo Grandi pada sebuah konferensi pers setelah berbicara di Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis (2/11).
.
"Bagi orang-orang untuk kembali dan untuk kembali ini berkelanjutan, Anda perlu membahas masalah kewarganegaraan yang sangat kompleks," tegasnya seperti dimuat Press TV.


Sejak konflik kekerasan meleutus di wilayah Rakhine Myanmar di mana banyak warga Rohingya tinggal, lebih dari 600 ribu warga Rohingya telah angkat kaki ke Bangladesh.

Banyak dari mereka yang telah melarikan diri telah menceritakan kembali catatan mengerikan tentang pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran di tangan pasukan Myanmar.

Akar krisis tersebut adalah penolakan Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan kepada komunitas Rohingya. Pemerintah mengatakan Rohingya harus pergi ke Bangladesh yang dinilai sebagai negara asal mereka. Sementara Bangladesh mengatakan bahwa mereka orang Myanmar dan Dhaka menerima pengungsi Rohingya hanya dengan alasan kemanusiaan. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya