Berita

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi/Net

Dunia

Solusi Krisis Rohingya Adalah Status Kewarganegaraan Dari Myanmar

JUMAT, 03 NOVEMBER 2017 | 08:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kepala Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan bahwa Myanmar harus memberikan kewarganegaraan kepada ratusan ribu Muslim Rohingya sehingga mereka dapat kembali ke Myanmar.

"Orang-orang ini tidak dapat tetap tanpa kewarganegaraan karena ketidakpedulian ini menghadapkan mereka pada diskriminasi dan penganiayaan, seperti yang terjadi di masa lalu," kata Filippo Grandi pada sebuah konferensi pers setelah berbicara di Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis (2/11).
.
"Bagi orang-orang untuk kembali dan untuk kembali ini berkelanjutan, Anda perlu membahas masalah kewarganegaraan yang sangat kompleks," tegasnya seperti dimuat Press TV.


Sejak konflik kekerasan meleutus di wilayah Rakhine Myanmar di mana banyak warga Rohingya tinggal, lebih dari 600 ribu warga Rohingya telah angkat kaki ke Bangladesh.

Banyak dari mereka yang telah melarikan diri telah menceritakan kembali catatan mengerikan tentang pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran di tangan pasukan Myanmar.

Akar krisis tersebut adalah penolakan Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan kepada komunitas Rohingya. Pemerintah mengatakan Rohingya harus pergi ke Bangladesh yang dinilai sebagai negara asal mereka. Sementara Bangladesh mengatakan bahwa mereka orang Myanmar dan Dhaka menerima pengungsi Rohingya hanya dengan alasan kemanusiaan. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya