. Gerakan Mahasiswa Indonesia Peduli Patani (Gempita) menyelenggarakan Diskusi Publik bertemakan "13 Tahun Tragedi di Takbai: Memahami Konflik di Balik Tragedi Kemanusiaan di Patani (Selatan Thailand)" di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (30/10).
Diskusi memperingati 13 tahun Tragedi Kemanusiaan di Takbai ini terlaksana atas kerjasama dengan LBH Jakarta dan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
Diskusi Publik yang dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai kalangan termasuk para mahasiswa asal Patani di Indonesia ini bertujuan untuk membuka khazanah pengetahuan publik terkait isu-isu krisis kemanusiaan khususnya yang terjadi di wilayah Patani yang notabene merupakan daerah berpenduduk mayoritas etnis muslim Melayu.
"Agenda ini juga bertujuan demi menggalang solidaritas dan kesadaran kemanusiaan kita sebagai seorang manusia, membuka ruang diskusi ilmiah dalam penyelesaian konflik, dan menumbuhkan kembali semangat penegakan HAM di wilayah Patani," kata Jurubicara Gempita, Rakhmat Abril, Rabu (1/11).
Tragedi Kemanusiaan Takbai merupakan peristiwa berdarah yang terjadi 13 tahun silam tepatnya pada 25 Oktober 2004 di saat ratusan rakyat Patani melakukan aksi demonstrasi di daerah Takbai, Provinsi Narathiwat menuntut dibebaskannya enam pria yang dituduh melakukan pemberontakan kepada pemerintah.
Aksi demonstrasi yang mulanya damai ini berujung kepada penembakan enam orang dan penyekapan hingga 78 orang tewas dalam perisitiwa ini. Peristiwa ini menjadi sejarah kelam kedua bagi masyarakat etnis Patani setelah konflik berdarah pembantaian yang dilakukan oleh Militer dan Kepolisian Thailand di Masjid Kersik hingga menyebabkan banyak korban jiwa dari kalangan muslim Patani.
International Crisis Group (ICG) mencatat semenjak 1909 hingga sekarang tercatat kurang lebih 6.500 jiwa tewas (mayoritas masyarakat Patani) disebabkan konflik bersaudara yang terjadi di Thailand Selatan.
Tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah Thailand Selatan ini bermula dari sejarah panjang sentimen budaya antara Kerajaan Siam (Thai-Buddha) dengan Kesultanan Patani (Muslim). Kealfaan pemerintah dalam penegakan Hak Asasi manusia di wilayah Patani, penegakan hukum, kebebasan berbicara, keadilan dalam pendidikan dan budaya, hingga kesetaraan pembangunan menjadi faktor dominan terciptanya konflik berkepanjangan di wilayah ini.
Ditambah lagi sikap represif dari pemerintah Thailand dalam hal ini Militer dan Kepolisian yang menempatkan wilayah Patani sebagai daerah operasi militer, gerakan 'civil society' yang dianggap sebagai anasir pemerintah hingga dicap teroris, serta pembunuhan para demonstran semakin menambah eskalasi konflik ini.
Diskusi publik ini menghadirkan Ahmad Suaedy (Peneliti Senior Wahid Faoundation), Dr. Badrus Sholeh, Ph.D (Direktur Pusat Studi Timteng dan Perdamaian Global (PSTPG) UIN JAKARTA), Juanda Djamal (Direktur Acehnese Civil Society Task Force), dan Ari Nurrohman (PP Pemuda Muhammadiyah).
Peneliti Senior Wahid Foundation Ahmad Suaedy menyampaikan bahwa saat ini telah terjadi transformasi gerakan civil society dari gerakan tradisional ke gerakan yang lebih kompleks dan terorganisir, termasuk gerakan perempuan dan kelompok bersenjata. Ia menegaskan bahwa perlu adanya inisiasi perdamaian demi terselesainya konflik.
"Pemerintah Thailand harus melakukan kebijakan "respect and recognized" terhadap aktivitas etnis Patani di wilayah Selatan," jelasnya.
Senada dengan itu, Badrus Sholeh, Ph.D mengurai beberapa hal terkait konflik di wilayah selatan Thailand ini. Ia menyampaikan bahwa tak bisa dinafikan ada faktor ekonomi yang juga menjadi penyebab terjadinya konflik ini. 'Gap' (kesenjangan) ekonomi anatara wilayah Utara dan Selatan Thailand yang begitu tinggi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Pemerintah terlihat tidak mampu berlaku adil kepada etnis minoritas.
Selain itu, Badrus menegaskan asimilasi budaya dan nasionalisme Thai-Buddha telah menutup eksistensi budaya Melayu di Selatan. Harusnya pemeritah mampu mengakomodir budaya Melayu baik dalam koridor pemberian otonomi khusus, dan lain-lain sehingga konflik tidak semakin menajam. Ia juga menambahkan perlu diperkuat fungsi mediasi Indonesia dan lembaga-lembaga multinasional di Asia Tenggara sehingga dapat menyelesaikan konflik berkepenjangan ini secara berimbang.
"Peran mahasiswa Patani di Indonesia juga sangat sentral. Sebaiknya para mahasiswa asal Patani di sini dapat belajar dengan tekun sehingga dapat mengisi posisi strategis di local governement Thailand", tegasnya.
Direktur ACSTF Juanda Djamal menyampaikan bahwa penting untuk dibangun solidaritas masyarakat Melayu di wilayah regional Asia Tenggara dalam penyelesaian konflik ini. Ia menegaskan bahwa gerakan perlawanan yang terjadi di Patani merupakan bentuk perlawanan terhadap kezaliman. Ia juga menambahkan bahwa saat ini diperlukan roadmap yang jelas dalam perumusan wacana perdamaian di Thailand Selatan.
"Dialog dalam bentuk 'agreement' antara masyarakat Patani dan pemerintah Thailand, negosiasi vertikal dan horisontal, dan soft diplomacy menjadi jawaban dan tantangan ke depan," ungkapnya.
Diskusi Publik ini ditutup dengan penampilan Tarian Khas Melayu, lantunan musik dari Nusantara Band, dan sajian beberapa makanan khas Patani.
Pada momen ini Gerakan Mahasiswa Indonesia Peduli Patani (Gempita) menuntut: Pertama, penyelesaian tragedi kemanusiaan di Patani secara adil berdasarkan kesetaraan di mata hukum; kedua, pemerintah Thailand agar memberikan perlindungan, keadilan, dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan sosial bagi masyarakat Patani.
Ketiga, menjadikan wilayah Patani sebagai Daerah Otonomi Khusus atas pertimbangan sejarah peradaban Melayu dan Islam di sana; keempat, adanya solidaritas dan kesadaran kemanusiaan dalam tataran regional dan internasional untuk daerah-daerah konflik khususnya di wilayah Patani; kelima, adanya upaya negosiasi, dialog, dan 'soft diplomacy' yang dilakukan oleh berbagai elemen terutama oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN demi terciptanya suasana kondusif dan damai di Patani.
[rus]
