Berita

Anto Prabowo/Net

Politik

Kedatangan Ketua OJK Ke Maumere Untuk Sosialisasi Waspada Investasi

SENIN, 30 OKTOBER 2017 | 13:43 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kedatangan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso ke Maumere Nusa Tenggara Timur untuk melakukan sosialisasi waspada investasi di arena Maumere Jazz Festival yang dihadiri sekitar 7.000 orang.

Sosialisasi waspada investasi di Maumere ini, kata Plt Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo, merupakan tindak lanjut pembicaraan Ketua DK OJK dengan Gubernur NTT yang menyampaikan bahwa di kabupaten Sikka dan Larantuka banyak terdapat tawaran investasi yang tidak jelas izinnya.

"Ketua DK OJK hadir di acara tersebut sebagai tamu undangan dan tidak memberikan sumbangan untuk kegiatan tersebut." kata Anto Prabowo kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (senin, 30/10).


Pernyataan resmi ini disampaikan Anto Prabowo sekaligus untuk menanggapi pemberitaan sebelumnya (Dihadiri Pejabat BI Dan Ketua OJK, KPK Harus Telusuri Sumbangan Acara Maumere Jazz Fiesta).

Anto menambahkan, OJK melalui Satgas Waspada Investasi terus berupaya untuk mencegah terjadinya korban investasi tanpa izin dengan memperbanyak sosialisasi dan edukasi keuangan ke masyarakat serta melakukan penindakan dengan menghentikan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi tanpa izin.

"Pada pekan lalu Ketua Dewan Komisioner OJK melakukan kunjungan ke Solo, Maumere dan Denpasar dalam rangka sosialisasi waspada investasi yang memang sedang digalakkan OJK untuk terus disampaikan ke masyarakat di seluruh pelosok Indonesia," kata Anto.

Dalam kunjungan ke Solo Jumat lalu (27/10), Ketua DK OJK melakukan dua kegiatan yaitu diskusi perkembangan Fintech dengan kalangan akademisi dan melakukan sosialiasi waspada investasi melalui Pagelaran Wayang Kulit dalam rangka hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya pada Sabtu malam (28/10) itulah mengunjungi Maumere.

"Sejak Januari 2017 hingga Oktober ini, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi tanpa izin 62 entitas di seluruh Indonesia," demikian Anto. [ysa]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya