. Menjelang perhelatan akbar Asian Games 2018, sejumlah pengurus induk organisasi cabang olahraga mendesak pemerintah untuk memangkas hambatan birokrasi dan segera menetapkan pejabat definitif penanggung jawab terhadap peningkatan prestasi olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
"Kita sudah tidak punya waktu, mengingat pelaksanaan Asian Games 2018 hanya tinggal sepuluh bulan," kata Ketua Umum Indonesia Jetsport Boating Association (IJBA), Saiful Sutan Aswar dalam keterangan tertulis, Senin (30/10).
Saiful mengungkapkan sejak Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dibubarkan pasca hasil buruk kontingen Indonesia dalam SEA Games Kuala Lumpur Agustus lalu, tanggung jawab peningkatan prestasi atlet-atlet olahraga nasional kini ditumpukan pada pengurus pusat atau pengurus besar cabang olahraga.
"Kemenpora berperan sebagai fasilitator sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, dibantu oleh KONI," ujarnya.
Jelas Saiful, sinergitas antara Kemenpora dengan pengurus cabang olahraga (cabor) menjadi krusial karena selama ini banyak program yang direncanakan oleh cabor tidak dapat berjalan dengan baik.
"Ada hambatan sistem administrasi dan birokrasi yang panjang serta kebijakan dalam hal penganggaran yang tidak sejalan dengan perencanaan cabor. Sinergitas dapat terbentuk apabila hambatan birokrasi bisa dibuat sederhana dan bertanggung jawab," imbuhnya.
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tenis Indonesia (PP PESTI) Arianto Amiruddin menambahkan, salah satu posisi penting di Kemenpora yang ikut bertanggung jawab dalam peningkatan prestasi olahraga adalah Deputi IV yang sejak Februari 2017 kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (plt). Menilik urgensinya diharapkan posisi lowong tersebut segera diisi oleh pejabat definitif yang tidak saja berpengalaman, tapi juga memiliki rekam jejak bekerjasama dengan beragam induk organisasi olahraga.
"Pejabat tersebut seyogianya berasal dari internal (kementerian). Kenapa? Sudah tidak ada waktu lagi bagi pejabat eksternal untuk beradaptasi, belajar begitu banyak dan mengenal karakter semua cabor," ujar Arianto.
Selain berpengalaman menangani berbagai event olahraga, pejabat dari kalangan birokrasi juga berpengalaman dalam proses administrasi dan pencairan dana. "Yang terpenting bagi kami, dia harus mampu berkoordinasi, mau dan mampu melayani serta bekerjasama dengan kami. Dia juga harus siap kapan saja saat dibutuhkan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Usaha dan Dana Pengurus Besar Persatuan Basket Indonesia (PB Perbasi) Fareza Tamrella mengingatkan, pembubaran Satlak Prima salah satunya didasarkan pada kenyataan bahwa keberadaannya justru memperpanjang rantai birokrasi. Karenanya, tanpa Satlak Prima, ia berharap pengambilan keputusan di birokrasi nantinya dapat berlangsung lebih cepat dengan mekanisme yang tidak rumit.
"Deputi baru Kemenpora, dengan demikian, tidak hanya dituntut mampu bekerjasama dengan cabor, tapi juga harus dapat meringkas dan memudahkan birokrasi," tegas Fareza.
Cabor adalah organisasi yang mengelola para pahlawan olahraga. Dia punya beban dan target mengharumkan nama bangsa dan negara lewat capaian prestasi. Karena itu, hubungan harmonis pengurus cabor dengan Deputi IV nantinya menjadi pertimbangan utama.
Ada tiga kandidat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora yang diusulkan dan saat ini sedang digodok oleh Tim Penilaian Akhir (TPA). Mereka adalah Yuni Poerwanti (Plt. Deputi IV), Chandra Bhakti (Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga), dan Mulyana (Kepala Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta).
[rus]
