Berita

Politik

Dihadiri Pejabat BI Dan Ketua OJK, KPK Harus Telusuri Sumbangan Acara Maumere Jazz Fiesta

SENIN, 30 OKTOBER 2017 | 07:16 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kehadiran petinggi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maumere Jazz Fiesta Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu malam (28/10), menuai kritik sebab dinilai berpotensi menggerus wibawa lembaga. Sebab acara ini digagas legislator Partai Golkar Melchias Markus Mekeng.

"Itu secara etika saja sudah menyalahi, ada komisioner OJK dan BI. Harusnya mereka jaga wibawa kelembagaan," kata Direktur eksekutif di Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, beberapa saat lalu (Senin, 30/10).

Menurut Uchok, kehadiran petinggi BI dan OJK dalam Maumere Jazz Fiesta Flores yang diinisiasi Mekeng bisa menimbulkan tafsiran bahwa ada lembaga negara yang tunduk dengan politikus. Apalagi, petinggi BI dan OJK hadir di Maumere Jazz Festival karena status mereka sebagai pejabat negara.


"Mereka mewakili lembaga. Kalau mereka tak ada lembaga tak mungkin diundang. Harusnya tolak halus kan bisa, jangan ikuti politisi. Masa profesional ikuti politisi? Tak baik secara citra kelembagaan," tegasnya.

Selain itu Uchok juga mengingatkan perlunya transparansi tentang pihak-pihak yang menyumbang untuk kegiatan tersebut. Karena itu, ada baiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran sumbangan untuk kegiatan Maumere Jazz Festival.

"Kalau ada sumbangan harus diperjelas. Saya harap KPK memeriksa apakah ada sumbangan atau gratifikasi terkait hadirnya mereka. KPK bisa memantaunya atau ada yang melaporkan ke KPK," tegas Uchok.

Maumere Jazz Fiesta Flores yang digelar di Wairita, Maumere, NTT, menghadirkan sejumlah penyanyi dan musisi kondang. Pejabat BI yang hadir adalah Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat. Sementara dari OJK adalah ketuanya, Wimboh Santoso. [ysa]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya