Berita

Politik

Dihadiri Pejabat BI Dan Ketua OJK, KPK Harus Telusuri Sumbangan Acara Maumere Jazz Fiesta

SENIN, 30 OKTOBER 2017 | 07:16 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kehadiran petinggi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maumere Jazz Fiesta Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu malam (28/10), menuai kritik sebab dinilai berpotensi menggerus wibawa lembaga. Sebab acara ini digagas legislator Partai Golkar Melchias Markus Mekeng.

"Itu secara etika saja sudah menyalahi, ada komisioner OJK dan BI. Harusnya mereka jaga wibawa kelembagaan," kata Direktur eksekutif di Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, beberapa saat lalu (Senin, 30/10).

Menurut Uchok, kehadiran petinggi BI dan OJK dalam Maumere Jazz Fiesta Flores yang diinisiasi Mekeng bisa menimbulkan tafsiran bahwa ada lembaga negara yang tunduk dengan politikus. Apalagi, petinggi BI dan OJK hadir di Maumere Jazz Festival karena status mereka sebagai pejabat negara.


"Mereka mewakili lembaga. Kalau mereka tak ada lembaga tak mungkin diundang. Harusnya tolak halus kan bisa, jangan ikuti politisi. Masa profesional ikuti politisi? Tak baik secara citra kelembagaan," tegasnya.

Selain itu Uchok juga mengingatkan perlunya transparansi tentang pihak-pihak yang menyumbang untuk kegiatan tersebut. Karena itu, ada baiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran sumbangan untuk kegiatan Maumere Jazz Festival.

"Kalau ada sumbangan harus diperjelas. Saya harap KPK memeriksa apakah ada sumbangan atau gratifikasi terkait hadirnya mereka. KPK bisa memantaunya atau ada yang melaporkan ke KPK," tegas Uchok.

Maumere Jazz Fiesta Flores yang digelar di Wairita, Maumere, NTT, menghadirkan sejumlah penyanyi dan musisi kondang. Pejabat BI yang hadir adalah Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat. Sementara dari OJK adalah ketuanya, Wimboh Santoso. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya