Berita

Catalunya/Net

Global

Pemimpin Eropa Dan Negara-negara Ini Satu Suara Tolak Kemerdekaan Catalunya

SABTU, 28 OKTOBER 2017 | 09:10 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemimpin Eropa dan negara-negara lain ikut bereaksi setelah parlemen Catalunya memilih untuk berpisah dari Madrid dan mendirikan sebuah republik merdeka.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy sendiri pada hari Jumat (27/10) telah mengumumkan pembubaran parlemen Catalunya dan menyerukan pemilihan daerah yang cepat dalam tanggapan cepat terhadap deklarasi kemerdekaan tersebut.

Menanggapi situasi di Catalunya, Presiden Dewan Eropa, Donald Trusk mengatakan bahwa deklarasi kemerdekaan tidak mengubah apapun. Pasalnya, sejalan dengan posisi Uni Eropa yang telah lama dipegang bahwa kebuntuan di Catalunya adalah masalah internal bagi Spanyol.


Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan bahwa blok tersebut tidak memerlukan perpecahan lagi.

"Saya tidak ingin Uni Eropa terdiri dari 95 negara bagian besok," jelasnya seperti dimuat Al Jazeera.

Sementara itu Presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter bahwa tidak ada seorang pun di Uni Eropa yang akan mengakui suara kemerdekaan Catalunya.

Penolakan serupa datang dari Jerman, negara dengan ekonomi terkuat di Eropa. Pemerintah Jerman dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya mendukung persatuan Spanyol dan tidak mengakui deklarasi kemerdekaan sepihak Catalunya.

"Pemerintah federal (Jerman) tidak mengakui deklarasi kemerdekaan tersebut," begitu tegas juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel, Steffen Seibert dalam pernyataan.

"Kedaulatan dan integritas teritorial Spanyol dan akan selalu diganggu gugat," tambahnya.

"Kami berharap bahwa mereka yang terlibat akan menggunakan semua kesempatan yang tersedia untuk dialog dan de-eskalasi," tegasnya.

Sementara itu Amerika Serikat juga tegas menyatakan berada di balik Spanyol dalam mendukung persatuan negara.

"Catalunya merupakan bagian integral dari Spanyol, dan Amerika Serikat mendukung langkah-langkah konstitusional pemerintah Spanyol untuk menjaga agar Spanyol tetap kuat dan bersatu," kata Heather Nauert, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dalam sebuah pernyataan.

Inggris juga tegas menolak mengakui kemerdekaan Catalunya. Kantor Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan bahwa deklarasi kemerdekaan itu tidak sah karena didasarkan pada pemungutan suara yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan Spanyol.

Di Perancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga memberikan dukungan penuhnya di belakang PM Rajoy dan pemerintah Spanyol.

Dalam sebuah kunjungan ke Guyana Prancis, Macron mengatakan kepada wartawan bahwa dia selalu memiliki satu teman bicara di Spanyol, yakni adalah Perdana Menteri Rajoy.

"Ada peraturan hukum di Spanyol dengan peraturan konstitusional. Mariano Rajoy ingin peraturan ini dihormati dan dia mendapat dukungan penuh saya," tegasnya,

Hal senada juga disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Ia tegas menyatakan bahwa Kanada mengakui satu Spanyol.

Berbicara kepada wartawan saat konferensi pers di dekat Montreal, Trudeau mengatakan bahwa perundingan harus diadakan sesuai dengan peraturan hukum dan konstitusi Spanyol, serta prinsip-prinsip hukum internasional.

Sedangkan Omer Celik, menteri Uni Eropa Turki, juga menambahkan suaranya kepada mereka yang menyerukan persatuan Spanyol.

Dalam sebuah wawancara di televisi dengan Kanal 24 Turki, Celik menggambarkan keputusan parlemen Catalunya untuk menyatakan kemerdekaan sebagai sebuah langkah yang salah.

"Kami tidak menemukan deklarasi kemerdekaan Catalunya yang sah," katanya. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya