Berita

Catalunya/Net

Dunia

Pemimpin Eropa Dan Negara-negara Ini Satu Suara Tolak Kemerdekaan Catalunya

SABTU, 28 OKTOBER 2017 | 09:10 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemimpin Eropa dan negara-negara lain ikut bereaksi setelah parlemen Catalunya memilih untuk berpisah dari Madrid dan mendirikan sebuah republik merdeka.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy sendiri pada hari Jumat (27/10) telah mengumumkan pembubaran parlemen Catalunya dan menyerukan pemilihan daerah yang cepat dalam tanggapan cepat terhadap deklarasi kemerdekaan tersebut.

Menanggapi situasi di Catalunya, Presiden Dewan Eropa, Donald Trusk mengatakan bahwa deklarasi kemerdekaan tidak mengubah apapun. Pasalnya, sejalan dengan posisi Uni Eropa yang telah lama dipegang bahwa kebuntuan di Catalunya adalah masalah internal bagi Spanyol.


Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan bahwa blok tersebut tidak memerlukan perpecahan lagi.

"Saya tidak ingin Uni Eropa terdiri dari 95 negara bagian besok," jelasnya seperti dimuat Al Jazeera.

Sementara itu Presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter bahwa tidak ada seorang pun di Uni Eropa yang akan mengakui suara kemerdekaan Catalunya.

Penolakan serupa datang dari Jerman, negara dengan ekonomi terkuat di Eropa. Pemerintah Jerman dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya mendukung persatuan Spanyol dan tidak mengakui deklarasi kemerdekaan sepihak Catalunya.

"Pemerintah federal (Jerman) tidak mengakui deklarasi kemerdekaan tersebut," begitu tegas juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel, Steffen Seibert dalam pernyataan.

"Kedaulatan dan integritas teritorial Spanyol dan akan selalu diganggu gugat," tambahnya.

"Kami berharap bahwa mereka yang terlibat akan menggunakan semua kesempatan yang tersedia untuk dialog dan de-eskalasi," tegasnya.

Sementara itu Amerika Serikat juga tegas menyatakan berada di balik Spanyol dalam mendukung persatuan negara.

"Catalunya merupakan bagian integral dari Spanyol, dan Amerika Serikat mendukung langkah-langkah konstitusional pemerintah Spanyol untuk menjaga agar Spanyol tetap kuat dan bersatu," kata Heather Nauert, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dalam sebuah pernyataan.

Inggris juga tegas menolak mengakui kemerdekaan Catalunya. Kantor Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan bahwa deklarasi kemerdekaan itu tidak sah karena didasarkan pada pemungutan suara yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan Spanyol.

Di Perancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga memberikan dukungan penuhnya di belakang PM Rajoy dan pemerintah Spanyol.

Dalam sebuah kunjungan ke Guyana Prancis, Macron mengatakan kepada wartawan bahwa dia selalu memiliki satu teman bicara di Spanyol, yakni adalah Perdana Menteri Rajoy.

"Ada peraturan hukum di Spanyol dengan peraturan konstitusional. Mariano Rajoy ingin peraturan ini dihormati dan dia mendapat dukungan penuh saya," tegasnya,

Hal senada juga disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Ia tegas menyatakan bahwa Kanada mengakui satu Spanyol.

Berbicara kepada wartawan saat konferensi pers di dekat Montreal, Trudeau mengatakan bahwa perundingan harus diadakan sesuai dengan peraturan hukum dan konstitusi Spanyol, serta prinsip-prinsip hukum internasional.

Sedangkan Omer Celik, menteri Uni Eropa Turki, juga menambahkan suaranya kepada mereka yang menyerukan persatuan Spanyol.

Dalam sebuah wawancara di televisi dengan Kanal 24 Turki, Celik menggambarkan keputusan parlemen Catalunya untuk menyatakan kemerdekaan sebagai sebuah langkah yang salah.

"Kami tidak menemukan deklarasi kemerdekaan Catalunya yang sah," katanya. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya