Berita

Salah satu potret kekerasan di Burundi/BBC

Global

Burundi Jadi Negara Pertama Yang Tarik Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional

SABTU, 28 OKTOBER 2017 | 07:41 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Burundi, sebuah negra tanpa laut di Afrika, resmi menjadi negara pertama yang menarik keanggotaannya dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Keputusan ini diambil karena pemerintah Burundi menilai bahwa ICC dengan sengaja menargetkan orang-orang Afrika untuk diadili.

Penarikan diri tersebut dilakukan setahun setelah Burundi mengajukan pemberitahuan resmi untuk keluar dari organisasi tersebut.


Burundi sendiri merupakan negara yang menjadi sorotan ICC. Pada tahun 2015 lalu, Burundi melihat kerusuhan besar dan sebuah tindakan keras oleh pasukan keamanan setelah Presiden Pierre Nkurunzize memutuskan untuk mencalonkan diri untuk pertama kalinya, yang menyebabkan protes dari pihak oposisi yang menganggapnya tidak konstitusional.

Pemerintah Burundi dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk eksekusi dan penyiksaan. Komisi Penyelidik PBB mendesak ICC untuk segera membuka penuntutan.

Namun demikian, penarikan diri Burundi tidak berarti penanganan ICC atas penyelidikan kejahatan kemanusiaan di Burundi berakhir,

Secara teori penarikannya dari ICC tidak berpengaruh pada penyelidikan pengadilan yang sedang berlangsung di negara tersebut..

Fadi El-Abdallah, juru bicara ICC, mengatakan kepada BBC bahwa pasal 127 menyatakan bahwa penarikan tidak mempengaruhi yurisdiksi ICC atas kejahatan yang telah dilakukan saat negara tersebut menjadi anggota.

Kenya dan Afrika Selatan telah membuat ancaman serupa untuk menarik keanggotaan mereka.

ICC sendiri memiliki 122 negara anggota, 34 di antaranya adalah negara-negara Afrika. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya