Berita

Salah satu potret kekerasan di Burundi/BBC

Dunia

Burundi Jadi Negara Pertama Yang Tarik Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional

SABTU, 28 OKTOBER 2017 | 07:41 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Burundi, sebuah negra tanpa laut di Afrika, resmi menjadi negara pertama yang menarik keanggotaannya dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Keputusan ini diambil karena pemerintah Burundi menilai bahwa ICC dengan sengaja menargetkan orang-orang Afrika untuk diadili.

Penarikan diri tersebut dilakukan setahun setelah Burundi mengajukan pemberitahuan resmi untuk keluar dari organisasi tersebut.


Burundi sendiri merupakan negara yang menjadi sorotan ICC. Pada tahun 2015 lalu, Burundi melihat kerusuhan besar dan sebuah tindakan keras oleh pasukan keamanan setelah Presiden Pierre Nkurunzize memutuskan untuk mencalonkan diri untuk pertama kalinya, yang menyebabkan protes dari pihak oposisi yang menganggapnya tidak konstitusional.

Pemerintah Burundi dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk eksekusi dan penyiksaan. Komisi Penyelidik PBB mendesak ICC untuk segera membuka penuntutan.

Namun demikian, penarikan diri Burundi tidak berarti penanganan ICC atas penyelidikan kejahatan kemanusiaan di Burundi berakhir,

Secara teori penarikannya dari ICC tidak berpengaruh pada penyelidikan pengadilan yang sedang berlangsung di negara tersebut..

Fadi El-Abdallah, juru bicara ICC, mengatakan kepada BBC bahwa pasal 127 menyatakan bahwa penarikan tidak mempengaruhi yurisdiksi ICC atas kejahatan yang telah dilakukan saat negara tersebut menjadi anggota.

Kenya dan Afrika Selatan telah membuat ancaman serupa untuk menarik keanggotaan mereka.

ICC sendiri memiliki 122 negara anggota, 34 di antaranya adalah negara-negara Afrika. [mel]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya