Berita

Salah satu potret kekerasan di Burundi/BBC

Dunia

Burundi Jadi Negara Pertama Yang Tarik Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional

SABTU, 28 OKTOBER 2017 | 07:41 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Burundi, sebuah negra tanpa laut di Afrika, resmi menjadi negara pertama yang menarik keanggotaannya dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Keputusan ini diambil karena pemerintah Burundi menilai bahwa ICC dengan sengaja menargetkan orang-orang Afrika untuk diadili.

Penarikan diri tersebut dilakukan setahun setelah Burundi mengajukan pemberitahuan resmi untuk keluar dari organisasi tersebut.


Burundi sendiri merupakan negara yang menjadi sorotan ICC. Pada tahun 2015 lalu, Burundi melihat kerusuhan besar dan sebuah tindakan keras oleh pasukan keamanan setelah Presiden Pierre Nkurunzize memutuskan untuk mencalonkan diri untuk pertama kalinya, yang menyebabkan protes dari pihak oposisi yang menganggapnya tidak konstitusional.

Pemerintah Burundi dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk eksekusi dan penyiksaan. Komisi Penyelidik PBB mendesak ICC untuk segera membuka penuntutan.

Namun demikian, penarikan diri Burundi tidak berarti penanganan ICC atas penyelidikan kejahatan kemanusiaan di Burundi berakhir,

Secara teori penarikannya dari ICC tidak berpengaruh pada penyelidikan pengadilan yang sedang berlangsung di negara tersebut..

Fadi El-Abdallah, juru bicara ICC, mengatakan kepada BBC bahwa pasal 127 menyatakan bahwa penarikan tidak mempengaruhi yurisdiksi ICC atas kejahatan yang telah dilakukan saat negara tersebut menjadi anggota.

Kenya dan Afrika Selatan telah membuat ancaman serupa untuk menarik keanggotaan mereka.

ICC sendiri memiliki 122 negara anggota, 34 di antaranya adalah negara-negara Afrika. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya