Berita

Istri Gubernur Bengkulu/net

Hukum

Sidang Istri Gubernur Bengkulu, Pengacara Minta Eks Kadis PUPR Ditahan

JUMAT, 27 OKTOBER 2017 | 04:01 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sidang lanjutan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap istri Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti, Lily Martiani Maddari pada Kamis (26/10) menghadirkan sejumlah saksi penting dengan berbagai fakta yang signifikan.

Berdasarkan keterangan saksi Oktaviano yang saat ini menjabat Plt Kepala Dinas PUPR Pemprov Bengkulu, mantan Kadis PUPR Provinsi Bengkulu, Kuntadi telah menerima sejumlah uang dari tersangka Jhoni Wijaya.

Tidak hanya Kuntadi, mantan Kabid Bina Marga Syaifudin, menurut keterangan Oktaviano juga menerima uang dari Jhoni Wijaya.


Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) PHI/Tipikor Kelas IA Bengkulu itu menghadirkan lima orang salsi, yakni mantan Kadis PUPR Provinsi Bengkulu Kuntadi, Plt Kadis PUPR Provinsi Bengkulu Oktaviano, mantan Kabid Bina Marga PUPR Provinsi Syaifudin Firman, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Taufiq Adun, dan Ahmad Irfansyah yang juga Direktur PT SAM.

Terkait keterangan Oktaviano, Kuntadi menyatakan tidak betul. Pada kesempatan ini, Kuntadi saat diuji keterangannya oleh JPU terkait dugaan komitmen fee 10 persen, kembali berbelit-belit memberikan jawaban. Meski membantah, Kuntadi beberapa kali diperingatkan hakim karena berbelit-belit.

Kuntadi juga diingatkan oleh Hakim Ketua karena selalu menjawab tidak tahu atau lupa. Tapi setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan BAP, Kuntadi membetulkan BAP tersebut. Karena itu hakim kembali memperingatkan keras atas perilaku Kuntadi.

"Saya ingatkan saudara, jangan diulangi lagi, pertanyaan yang sama hingga tiga kali," tegur hakim disertai ketukan palu.

Sejalan dengan hakim, penasehat hukum Ridwan Mukti, Maqdir Ismail juga bereaksi atas sikap eks Kepala Dinas PUPR tersebut. Maqdir bahkan mengusulkan kepada hakim untuk tidak hanya memperingatkan Kuntadi, tetapi memerintahkan jaksa untuk menahan Kuntadi.

Saat saksi Kuntadi dicecar pertanyaan oleh Penasehat Hukum Ridwan Mukti Maqdir Ismail, Kuntadi banyak terdiam dan bebarapa kali tidak bisa menjawab.
Selain banyak diam, Kuntadi juga memberikan keterangan berubah-ubah.

Pada kesempatan tersebut,Kuntadi mengaku bahwa dirinya yang berinisiatif meminta fee 20% kepada kontraktor.

"Ini yang benar yang mana? Dasarnya saudara mengatakan bahwa pak Gubernur meminta uang fee 20% dari mana? Dasarnya apa?," cecar Maqdir. Kuntadi kembali terdiam.

Maqdir kembali mengulangi pertanyaannya, kemudian Kuntadi menjawab bahwa dirinya berisiatif setelah Gubernur Ridwan Mukti sempat marah-marah pada para kontraktor.

"Saudara tahu itu fitnah? Maksud saudara dalam BAP penyidikan itu saudara bilang pak Ridwan minta fee 20% apa," cecar Maqdir.

"Saya lupa, di BAP ada," jawab Kuntadi. Menanggapi pernyataan Kuntadi, Maqdir menegaskan kembali pada Kuntadi bahwa dari pengakuannya tersebut berdampak fatal.

"Atas pernyataan saudara, saudara tahu gak akibatnya apa?," tanya Maqdir.

"Iya, fitnah," jawab Kuntadi singkat. Selanjutnya Maqdir meminta agar pernyataan Kuntadi dalam BAP dicabut. Kuntadi pun setuju agar keterangannya di BAP dicabut, yang sontak membuat kaget para pengunjung sidang.[san]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya