Berita

Ilustrasi/BBC

Dunia

Irak Tolak Tawaran Pembekuan Referendum Kemerdekaan Kurdi

KAMIS, 26 OKTOBER 2017 | 19:08 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Irak menolak tawaran dari daerah Kurdistan untuk membekukan hasil referendum kemerdekaan bulan lalu dan mengadakan pembicaraan.

"Kami tidak akan menerima apapun kecuali pembatalan dan penghormatan konstitusi," kata Haider al-Abadi seperti dimuat BBC (Kamis, 26/10).

Tawaran Kurdi sendiri dibuat setelah Abadi memerintahkan militer Irak untuk merebut kembali wilayah sengketa yang dipegang orang Kurdi.


Operasi tersebut, yang juga melibatkan polisi, pasukan khusus dan Mobilisasi Populer, sebuah kekuatan paramiliter yang didominasi oleh milisi Syiah yang didukung Iran, memicu bentrokan yang menewaskan puluhan orang dan melukai puluhan lainnya.

Pada Selasa malam, Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) meminta gencatan senjata segera untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.

KRG mengatakan bahwa pihaknya siap untuk membekukan hasil referendum dan memulai dialog terbuka dengan pemerintah di Baghdad atas dasar konstitusi. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya