Berita

Ilustrasi/BBC

Dunia

Irak Tolak Tawaran Pembekuan Referendum Kemerdekaan Kurdi

KAMIS, 26 OKTOBER 2017 | 19:08 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Irak menolak tawaran dari daerah Kurdistan untuk membekukan hasil referendum kemerdekaan bulan lalu dan mengadakan pembicaraan.

"Kami tidak akan menerima apapun kecuali pembatalan dan penghormatan konstitusi," kata Haider al-Abadi seperti dimuat BBC (Kamis, 26/10).

Tawaran Kurdi sendiri dibuat setelah Abadi memerintahkan militer Irak untuk merebut kembali wilayah sengketa yang dipegang orang Kurdi.


Operasi tersebut, yang juga melibatkan polisi, pasukan khusus dan Mobilisasi Populer, sebuah kekuatan paramiliter yang didominasi oleh milisi Syiah yang didukung Iran, memicu bentrokan yang menewaskan puluhan orang dan melukai puluhan lainnya.

Pada Selasa malam, Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) meminta gencatan senjata segera untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.

KRG mengatakan bahwa pihaknya siap untuk membekukan hasil referendum dan memulai dialog terbuka dengan pemerintah di Baghdad atas dasar konstitusi. [mel]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya