Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta melakukan audiensi ke Kemenkumham hari ini (Rabu, 26/10).
Kehadiran DPP PPP disambut langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly.
Dalam kesempatan itu, Yasona menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah akan mengesahkan siapapun yang dimenangkan secara hukum dalam sengketa PPP serta menjamin tidak akan melakukan intervensi atau mem-backup kubu manapun.
"Kemenkumham sendiri telah menyatakan tidak menyertakan memori Banding dalam gugatan di PTTUN. Namun Putusannya sendiri NO sehingga kami menunggu keputusan yang bersifat final," jelasnya seperti keterangan yang diterima redaksi.
Ia juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya, PPP pasti akan mengikuti verifikasi Parpol.
"Siapapun yang dimenangkan secara hukum akan kami keluarkan SK-nya," ujar Politisi PDIP ini.
"PPP Muktamar Jakarta saat ini sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, mereka telah mengirimkan data terbaru posisi hukumnya. Untuk itu, kami saat ini sedang melakukan kajian hukumnya," tegasnya.
Hal senada disampaikan Wasekjen DPP PPP, Sudarto.
"Pak Menteri menyampaikan bahwa PDIP adalah sahabat dekat dari PPP Djan Faridz. Bahkan Ketua Umum PDIP dan Sekjen tidak usah diragukan lagi komitmennya," ucap Sudarto menirukan Menkumham.
"Bapak Menkumham beberapa kali terkejut dengan adanya fakta-fakta baru dari Kubu Romi yang ternyata baru hari ini didengar beliau," jelasnya.
Selain itu, Menkumham juga memberikan apresiasi terhadap kader-kader PPP yang memiliki integritas dan kesetiaan tinggi. Ini seperti masa PDIP jaman orde baru, lanjut Sudarto.
"Mudah-mudahan setelah menerima penjelasan yang konperehensip dari DPP PPP hari ini, Menkumham dalam waktu itu segera keluar kajian dan dilanjutkan dengan mengesahkan PPP Muktamar Jakarta," pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, KH. Noer Muhammad Iskandar, SQ, Plh Majelis Syariah DPP PPP, Nukman Abdul Hakim (Waketum), didampingi beberapa ketua dan Wasekjen DPP PPP.
[mel]
