Berita

Dunia

Komite Republik Selidiki Barack Obama Dan Hillary Clinton

RABU, 25 OKTOBER 2017 | 19:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kubu Republik Amerika Serikat bersiap menyelidiki mantan Presiden Barack Obama dan Mantan Menteri Luar Negeri yang juga rival Trump dalam pemilu Hillary Clinton.

Dalam pengumuman pekan ini, satu komite Republik akan menyelidiki bagaimana pemerintahan Obama menyetujui akuisisi 2010 yang memberi Rusia kontrol 20 perse dari pasokan uranium AS.

Dua panel lainnya akan memeriksa keputusan FBI untuk tidak menagih Clinton atas server email pribadinya.


Kedua isu yang menjadi sorotan oleh komite tersebut adalah keluhan politik Presiden Donald Trump yang sudah berlangsung lama.

Pada hari Selasa, Ketua Komite Rumah Kehakiman Bob Goodlatte dan Ketua Komite Pengawas Perbatasan Trey Gowdy mengumumkan penyelidikan ke pemerintahan sebelumnya.

Mereka mengatakan ada pertanyaan yang luar biasa tentang penyelidikan FBI terhadap mantan calon presiden dari partai Demokrat Hillary Clinton.

Anggota kongres tersebut mengatakan bahwa mereka ingin tahu mengapa mantan direktur FBI James Comey memilih untuk membocorkan penyelidikan tersebut kepada Clinton, tapi bukan tentang pembantu Trump dan Rusia.

Di hari Selasa (24/10) Devin Nunes, ketua Komite Intelijen House dari Partai Republik, mengumumkan penyelidikan panelnya mengenai penjualan sebuah perusahaan pertambangan Kanada yang memiliki tambang di Amerika Barat.

Uranium One, yang memiliki seperlima persediaan uranium AS, diakuisisi tujuh tahun yang lalu oleh perusahaan milik negara Rusia Rosatom.

Departemen Luar Negeri AS, di bawah bekas Menteri Luar Negeri Hillary Clinton membantu menyetujui kesepakatan tersebut. Demikian seperti dimuat BBC. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya