Berita

Dunia

Komite Republik Selidiki Barack Obama Dan Hillary Clinton

RABU, 25 OKTOBER 2017 | 19:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kubu Republik Amerika Serikat bersiap menyelidiki mantan Presiden Barack Obama dan Mantan Menteri Luar Negeri yang juga rival Trump dalam pemilu Hillary Clinton.

Dalam pengumuman pekan ini, satu komite Republik akan menyelidiki bagaimana pemerintahan Obama menyetujui akuisisi 2010 yang memberi Rusia kontrol 20 perse dari pasokan uranium AS.

Dua panel lainnya akan memeriksa keputusan FBI untuk tidak menagih Clinton atas server email pribadinya.


Kedua isu yang menjadi sorotan oleh komite tersebut adalah keluhan politik Presiden Donald Trump yang sudah berlangsung lama.

Pada hari Selasa, Ketua Komite Rumah Kehakiman Bob Goodlatte dan Ketua Komite Pengawas Perbatasan Trey Gowdy mengumumkan penyelidikan ke pemerintahan sebelumnya.

Mereka mengatakan ada pertanyaan yang luar biasa tentang penyelidikan FBI terhadap mantan calon presiden dari partai Demokrat Hillary Clinton.

Anggota kongres tersebut mengatakan bahwa mereka ingin tahu mengapa mantan direktur FBI James Comey memilih untuk membocorkan penyelidikan tersebut kepada Clinton, tapi bukan tentang pembantu Trump dan Rusia.

Di hari Selasa (24/10) Devin Nunes, ketua Komite Intelijen House dari Partai Republik, mengumumkan penyelidikan panelnya mengenai penjualan sebuah perusahaan pertambangan Kanada yang memiliki tambang di Amerika Barat.

Uranium One, yang memiliki seperlima persediaan uranium AS, diakuisisi tujuh tahun yang lalu oleh perusahaan milik negara Rusia Rosatom.

Departemen Luar Negeri AS, di bawah bekas Menteri Luar Negeri Hillary Clinton membantu menyetujui kesepakatan tersebut. Demikian seperti dimuat BBC. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya