Berita

Ilustrasi/Net

Global

Perketat Penerimaan Pengungsi, Pemerintah Trump Akan Lacak Media Sosial

RABU, 25 OKTOBER 2017 | 17:11 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat memperketat masuknya pengungsi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (24/10) menandatangani perintah eksekutif baru yang berisi aturan bahwa pemerintah akan mengumpulkan lebih banyak data biografi tentang pengungsi yang datang dan meneliti media sosial milik mereka.

Langkah itu diambil Trump setelah larangan terbang Trump akan segera berakhir.

Sebagai ganti larangan total, pemeriksaan yang lebih tinggi dan pengumpulan informasi tentang hal-hal seperti anggota keluarga dan tempat kerja akan digunakan.
 

 
Dikabarkan CNN, langkah tersebut berlanjut saat jeda 120 hari pada penerimaan pengungsi di bawah larangan perjalanan sebelumnya Trump akan segera berakhir.

Namun demikian, akan ada review 90 hari kedua dari 11 negara yang tidak disebutkan namanya yang dinilai memiliki resiko lebih tinggi.

Ke-11 negara tersebut tetap menjadi rahasia karena ada sensitifitas informasi. Namun 11 negara tersebut dinilai memiliki resiko yang lebih tinggi berdasarkan proses pembersihan visa yang ditetapkan pada tahun 2001 dan terakhir direvisi pada tahun 2015.

Hal itu dijelaskan oleh seorang pejabat pemerintah senior yang tak disebutkan namanya.

Orang-orang dari negara-negara tersebut tidak akan dilarang memasuki Amerika Serikat selama peninjauan 90 hari tersebut, namun akan diterima secara kasus per kasus hanya jika pengakuan mereka dianggap sebagai kepentingan nasional dan tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan atau kesejahteraan Amerika Serikat.

Dalam perintah terbarunya, Trump mengatakan bahwa tinjauan 120 hari tersebut menyimpulkan bahwa dengan langkah baru tersebut, program penerimaan pengungsi pada umumnya bukanlah ancaman bagi Amerika Serikat. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya