Sinyo Sarundayang, Mantan ‘Camat’ Yang Jadi Duta Besar

DARI belasan calon Duta Besar RI yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan Komisi I DPR-RI, perhatian khusus saya tertuju kepada Dr. Sinyo Hary Sarundayang.  Alasannya, bukan  karena kebetulan Sinyo dan saya sama-sama berasal dari satu daerah dan etnis Manado.  Atau para calon Dubes lainnya, tidak punya keistimewaan. Tetapi semata-mata oleh alasan obyektif yang ada dalam memori rekaman profesional.

Alasan ini perlu diutarakan. Setidaknya untuk meminimalisir pandangan yang terkadang  bias. Bahwa penunjukan atau penetapan Duta Besar, terkadang atau banyak dilakukan atas alasan yang tidak obyektif. Sekedar bagi-bagi jabatan. Atau lebih dikarenakan pertimbangan politis, “political appointee”.

Penunjukan Sinyo Sarundayang sebagai calon Dubes RI untuk Filipina, oleh Presiden bisa dipastikan karena pertimbangan matang dan terukur. Jabatan terakhir Sinyo Sarundayang adalah Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dan keterpilihannya pada periode 2010 �" 2015, melalui jalur Partai Demokrat. Periode sebelumnya, 2005�"2010, Sinyo Sarundayang memang melalui melalui jalur PDIP.

Menjelang Pilpres 2014, saat Sinyo Sarundayang masih menjabat Gubernur Sulut, dia diundang oleh Presiden SBY untuk ikut kontestasi sebagai Calon Presiden mewakili Partai Demokrat. Sepuluh peserta kontestasi itu antara lain Anies Baswedan, kini Gubernur Jakarta dan Dahlan Iskan serta Gita Wiryawan yang saat itu sama-sama menjadi Menteri di Kabinet SBY.

Sarundayang memang tidak menang. Namun keiikutsertaannya sebagai satu-satunya Gubernur di kontestasi atas “wild card” dari Presiden RI saat itu, sudah cukup menunjukkan  bahwa putera Indonesia asal pronvinsi paling utara ini memenuhi kwalifikasi sebagai tokoh atau pemimpin nasional.

Selepas Gubernur Sulut, Oktober 2015, Sinyo direkrut oleh LIPPO Group. Sinyo menjadi salah seorang Eksekutif di konglomerasi tersebut, Dia bergabung bersama sejumlah mantan menteri. Seperti Theo Sambuaga, Ginanjar Kartasasmita dan Tanri Abeng. Perekrutan LIPPO ini semakin meneguhkan indentitas Sinyo Sarundayang sebagai orang daerah yang kemampuan berkiprahnya setara dengan tokoh-tokoh nasional.

Dan yang tak boleh dilupakan adalah kemampuan Sinyo melakukan diplomasi. Tanpa diplomasi, LIPPO belum tentu tertarik merekrutnya sebagai salah seorang yang patut dipercaya.

Di sini juga terlihat, LIPPO memiliki kepercayaan yang cukup tinggi terhadap bekas Gubernur Sulut ini. Kepercayaan merupakan bagian dari sebuah ungkapan perasaan. Dan kepercayaan maupun perasaan, dua hal yang tidak mungkin dibeli.

Jadi kepercayaan LIPPO sebagai perusahaan raksasa, terhadapnya, memiliki alasan yang kuat dan bukanlah sesuatu yang cukup dilihat dengan sebelah mata. Tak lama setelah bergabung dengan LIPPO, Sinyo terpilih sebagai anggota Dewan Pers kemudian menjadi Ketuanya.

Sehingga dari track record ini, Sinyo tidak bisa dilihat atau ditempatkan sebagai orang PDIP, partai yang menjadikan Joko Widodo sebagai Presiden.  Dia juga tidak pantas dilihat sebagai politisi yang suka lompat sana-lompat sini.

Catatan keberadaannya yang berbeda di dua partai yang saling bersaing itu - plus ketertarikan konglomerasi LIPPO merekrutnya, perlu dilihat dari sisi kemampuan profesionalnya.

Saya agak terkejut ketika membaca nama Sinyo masuk dalam nominasi Duta Besar. Tetapi keterkejutan saya diikuti dengan sebuah ucapan terima kasih. Saya terkejut sebab usia Sinyo Sarundayang, bukan muda lagi. Sudah kepala tujuh.   

Walaupun begitu saya patut mengakui, di usianya yang sudah cukup lanjut itu, penampilan Sinyo masih terlihat jauh lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Di usia 70-an, dia masih seperti lelaki 47.

Pasalnya antara lain lelaki ganteng ini, selalu tampil necis dan termasuk orang tua yang rajin merawat kesehatan melalui olahraga. Sinyo masih mampu bermain single di lapangan tennis. Sebuah cabang olahraga yang membutuhkan kesehatan prima, jika ingin menikmati olahraganya.

Tapi saya juga berterima kasih, terutama kepada pemerintah atas keberanian menunjuk Sinyo Sarundayang.  Ini berarti pemerintah (mulai) memelihara data base SDM kita. Prestasi dan reputasi warga bangsa yang baik akhirnya tetap  diberi kepercayaan dan apresiasi. Setua apapun usianya.

Penunjukan ini memperlihatkan pemerintah memiliki rekaman data yang valid. Dan tidak berlebihan kalau Sinyo dijuluki sebagai salah seorang putera senior terbaik bangsa yang dimiliki Indonesia saat ini. Salah satu datanya menunjukkan dia seorang yang loyal pada NKRI dan setia terhadap bangsanya.

Dari enam jutaan PNS yang ada, Sinyo tercatat sebagai satu di antara sedikit dari PNS itu yang meniti karir birokratnya di daerah kemudian mengakhiri puncak karirnya, juga di daerah yang sama. Dia memulai karir sebagai PNS di kantor Gubernuran Sulawesi Utara di tahun awal 1970 dan pensiun sebagai PNS dengan status Gubernur Sulut pada akhir 2015.

Sinyo, merupakan lulusan Akademi Pemerintahan Dalam  Negeri (APDN) Manado, Sulawesi Utara. Sekolah Camat.

Artinya hampir setengah abad, waktu dan pengabdiannya dihabiskan di ruang dan lingkungan PNS.
 
Sebelumnya, Sinyo merupakan Walikota pertama kota Bitung, ketika kota pelabuhan samudera di provinsi Sulut itu dijadikan model oleh pemerintah Orde Baru untuk membentuk sebuah kota “Administratif”. 

Salah satu  catatan menarik saat Sinyo menjadi Walikota Kota Admnistratif Bitung, yakni keberhasilannya membuat Presiden Soeharto yang sehari-har berkantor di Jakarta, mengunjungi kota terpencil yang dia pimpin.

Presiden kedua RI itu lebih dikenal sebagai pemimpin yang lebih suka melihat kehidupan petani. Sementara Bitung, bukanlah kota atau kawasan yang memiliki lahan pertanian. Bitung lumbung ikan tuna. Bukan lumbung beras.

Industri perikanan laut, tidak banyak dikenal masyarakat.
Namun disitulah kelebihan Sinyo Sarundayang. Dia mampu membuat Presiden Soeharto terkesan dengan apa yang dilakukan oleh seorang walikota tak dikenal.

“Mendengar dari Pak Gubernur bahwa Presiden Soeharto akan ke Sulut, saya minta diagendakan kunjungan ke sini (Bitung). Lalu saya pelajari riwayatnya. Informasi yang saya dapat Pak Harto saat itu mengidap penyakit prostat. Penyakit laki-laki yang setiap beberapa menit harus membuang air seni. Nah, supaya Pak Harto bisa ke kantor saya, saya perintahkan staf saya untuk merenovasi toilet di kantor sebaik mungkin. Jadi ketika tim pendahulu Paspampres melakukan pengecekan atas tempat-tempat yang akan dikunjungi Presiden, toilet kantor termasuk yang diperiksa. Benar sekali. Setelah beberapa menit berada di pelabuhan, Presiden ingin ke toilet. Otomatis, pengawal Presiden  mengarahkan Pak Harto ke kantor saya," kisah Sinyo Sarundayang di tahun 1990, kepada Peter Gontha, Surya Paloh dan saya saat kami berkunjung ke rumahnya di Bitung.

Tentu saja Presiden Soeharto tidak sekedar membuang air seni di kantor Walikota. Tapi mengasoh beberapa menit kemudian secara informal meminta paparan tentang Kota Adminstratif.

Momen tersebut dimanfaatkan Sinyo untuk memaparkan keunggulan Bitung sebagai pusat pengekspor ikan tuna terbaik dan terbesar di Indonesia. Tidak heran bila, di zaman Orde Baru, Bitung pernah ditetapkan sebagai satu-satu “Pelabuhan Hub” nasional di Indonesia Timur.

Oleh sebab itu kepercayaan Presiden melalui Menlu untuk menugaskan Sinyo Sarundayang sebagai Dubes RI untuk Filipina, tak perlu dipersoalkan.

Sekalipun dia bukan seorang yang berkarir di diplomasi, tetapi bekas “stagiere”, penerima beasiswa dari pemerintah Prancis ini, memiliki kemampuan berdiplomasi.  Juga dengan Filipina, Sarundayang memiliki sejarah hubungan yang cukup baik.

Presiden Filipina saat ini, Rodrigo Duterte, merupakan mantan Walikota Davao. Kota ini terletak di bagian paling Selatan Filipina dan berbatasan langsung di wilayah paling utara Indonesia.

Saat Sinyo Sarundayang menjabat Walikota Administratif Bitung, dia berhasil menjadikan Davo City dan Bitung sebagai “kota bersaudara” atau “sister city”. Sehingga secara psikologis, Sinyo punya kedekatan dengan Filipina melalui kerja sama ini.

Namun yang tak kalah pentingnya, Sinyo merupakan pejabat RI yang pernah ditugaskan pemerintah untuk mendamaikan pihak-pihak berkonflik di Maluku.

Saat kepercayaan masyarakat Maluku terhadap pemerintah merosot, sehingga timbul konflik antar agama di provinsi tersebut, adalah Sinyo Sarundayang  yang dipercaya menjadi Pejabat Gubernur Maluku. Dia merangkap sebagai Irjen Departemen Dalam Negeri atau “orang ketiga” di Kementerian tersebut.

Penetapan Sarundayang sebagai Gubernur di daerah konflik saat itu, sangat beresiko dan sensitif. Sebab kalangan militer saja, tidak mampu meredam emosi permusuhan di kalangan warga Maluku.

Dia juga seorang Nasrani tapi harus menjadi juru damai antara Kristen dan Islam yang tengah berkonflik. Namun Sarundayang  berhasil. Hingga sekarang perdamaian di Maluku tetap terpelihara.

Keberhasilan Sarundayang menghentikan konflik antara agama di Maluku, bukan mustahil reseonya bisa disumbangkannya ke pemerintah Filipina. Mengingat negara tetangga ini, di Filipina Selatan, memiliki persoalan yang mirip dengan apa yang terjadi di Maluku, lebih dari 10 tahun lalu.

Tidak berlebihan kalau kita sama-sama ikut mendoakan. Agar Komisi I DPR-RI, meloloskan Sarundayang dari “fit and proper test”.

Dan semoga  di Filipina, Sarundayang berhasil menjadikan hubungan kedua negara bertetangga ini lebih produktif dan konstruktif.

Kita berharap gagasan mewujudkan “Segitiga Filipina-Malaysia-Indonesia”, sebagai kawasan pertumbuhan yang menjanjikan, tapi tengah terbengkalai,  bisa tercapai di tangan Dubes Sinyo Sarundayang. GBU Pak Sinyo. [***]

Penulis adalah wartawan senior