Berita

Spanduk referendum/BBC

Dunia

Gelar Referendum, Dua Wilayah Italia Ini Tolak Disamakan Dengan Catalunya

SENIN, 23 OKTOBER 2017 | 17:41 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dua wilayah terkaya di Italia, yakni Lombardy dan Veneto, menuntut otonomi lebih pada pemerintah pusat.

Lebih dari 90 persen pemilih di Lombardy, rumah bagi ibukota keuangan Italia, Milan, dan wilayah Veneto di sekitar Venesia, memilih "Ya" dalam referendum yang tidak mengikat akhir pekan kemarin.

Kedua wilayah tersebut adalah anggota Liga Utara, yang telah lama berpendapat bahwa mereka telah mensubsidi orang miskin di selatan.


Kedua wilayah itu sama-sama menyumbang sekitar 30 persen dari kekayaan nasional Italia.

Namun demikian, Presiden Roberto Maroni, yang memimpin Lombardy menegaskan bahwa apa yang dilakukan wilayahnya bukanlah referendum kemerdekaan seperti yang terjadi di Catalunya.

"Kami bukan Catalunya," tegasnya.

"Kami tetap berada di dalam negara Italia dengan otonomi yang lebih besar sementara Catalunya ingin menjadi negara bagian ke-29 Uni Eropa. Kami, bukan untuk saat ini," tambahnya seperti dimuat BBC.

Salah satu keluhan utama daerah adalah bahwa mereka mengirim lebih banyak pajak ke Roma daripada mendapatkan kembali belanja publik, dan ingin mengurangi separuh kontribusi mereka.

Lombardy, kata Maroni, setiap tahun membayar 54 miliar euro lebih banyak daripada yang diterima. Sedangkan Veneto menyumbang sekitar 15,5 miliar euro. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya