. Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan lalu lintas (lalin) di Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) akan mengalami macet total dan lumpuh.
"Jika tidak segera diatasi, maka pelan tapi pasti kondisi lalin seperti saat ini akan menuju kiamat," ujar Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan dalam keterangannya kepada redaksi, Sabtu (21/10).
Menurut Edison, dampak kemacetan sangat membahayakan karena menimbulkan beban ekonomi masyarakat semakin berat. Kemacetan juga memicu ongkos kerja dan beban anggaran pemerintah semakin besar dan pemborosan penggunaan BBM yang membuat volume kebutuhan BBM meningkat.
Tidak hanya itu, kemacetan juga membuat para pengguna jalan mengalami gangguan fisik dan fsikis, sehingga menjadi emosional, cepat marah dan tersinggung, stress dan depresi. Semua gangguan akibat kemacetan itu dapat memicu usia semakin pendek.
Dalam kondisi lalin seperti saat ini, hendaknya pemerintah tidak lagi mencari penyebab untuk dijadikan kambing hitam. Apalagi dijadikan alasan untuk menutupi ketidakmampuan mengatasi kemacetan.
ITW mendesak pengambil kebijakan harus bertindak cepat, untuk memberikan solusi yang bukan hanya untuk kepentingan sesaat apalagi beraroma pencitraan.
"Bila tidak ada terobosan yang cepat dan kongkrit, maka kita sedang mengantar lalin menuju kiamat," tegas Edison.
Hasil kajian ITW, ada lima upaya yang dapat dilakukan pemerintah khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru Anies-Sandi, sebagai kebijakan alternatif untuk menjadi solusi mengatasi kemacetan.
Pertama, Pemprov DKI segera merasionalisasi jumlah angkot seperti mikrolet, metro mini, kopaja, taksi online dan konvensional karena jumlahnya sudah melebihi dari kebutuhan. Tetapi terus beroperasi, sehingga menjadi pemicu terjadinya kemacetan.
Kedua, Pemprov DKI memastikan jumlah bus TransJakarta sudah dapat memenuhi kebutuhan dan menerapkan manajemen pelayanan tepat waktu khususnya pada jam sibuk. Serta memberikan jaminan sebagai transportasi yang aman, nyaman, selamat, sehingga diminati masyarakat.
Ketiga, menjadikan TransJakarta sebagai bentuk pelayanan publik bukan perusahaan yang mengejar provit.
Keempat, mencabut kebijakan yang potensi mengganggu kelancaran arus lalin, seperti genap ganjil nomor polisi kendaraan. Dengan menerapkan kebijakan sistem buka tutup satu arah khususnya jalur masuk dan keluar Jakarta dan jalan protokol pada periode atau waktu tertentu.
Kelima, marakkan kampanye tertib lalin bersamaan dengan penegakan hukum yang konsisten.
[rus]
