Berita

Foto: Net

Nusantara

Mendagri Optimis DPR Terima Perppu Ormas

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 | 17:18 WIB | LAPORAN:

Fraksi-fraksi partai politik di DPR RI seharusnya mengerti betapa pentingnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Begitu dikatakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada wartawan ketika ditemui di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10).

Dia menyayangkan pembahasan Perppu Ormas yang dikaji Komisi II DPR berlangsung alot dan sulit mencapai mufakat.


"Apakah inisiatif bersama untuk menyempurnakan undang-undang ini, tapi kami inginkan sepakat dulu harus ada musyawarah mufakat dulu,” jelasnya.

"Saya sudah menyampaikan bahwa silahkan apakah nanti ada inisiatif bersama untuk menyempurnakan UU ini, menyangkut hukuman dan sebagainya, tetapi kami menginginkan sepakat dulu," sambungnya.

Namun begitu, Tjahjo meyakini semua fraksi di Komisi II pada akhirnya akan menyepakati dan menerima adanya aturan baru ini.

"Saya optimis ‎(perppu diterima) karena ini menyangkut ideologi negara," tandasnya.

Komisi II sebetulnya menjadawalkan lanjutan pembahasan Perppu Ormas pada sore ini. Namun, pembahasan urung dilaksanakan dengan alasan fraksi masih memerlukan waktu untuk menyampaikan sikap akhir sebelum dibawa ke Parpurna DPR. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya