Berita

Foto: Net

Nusantara

Mendagri Optimis DPR Terima Perppu Ormas

JUMAT, 20 OKTOBER 2017 | 17:18 WIB | LAPORAN:

Fraksi-fraksi partai politik di DPR RI seharusnya mengerti betapa pentingnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Begitu dikatakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada wartawan ketika ditemui di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10).

Dia menyayangkan pembahasan Perppu Ormas yang dikaji Komisi II DPR berlangsung alot dan sulit mencapai mufakat.


"Apakah inisiatif bersama untuk menyempurnakan undang-undang ini, tapi kami inginkan sepakat dulu harus ada musyawarah mufakat dulu,” jelasnya.

"Saya sudah menyampaikan bahwa silahkan apakah nanti ada inisiatif bersama untuk menyempurnakan UU ini, menyangkut hukuman dan sebagainya, tetapi kami menginginkan sepakat dulu," sambungnya.

Namun begitu, Tjahjo meyakini semua fraksi di Komisi II pada akhirnya akan menyepakati dan menerima adanya aturan baru ini.

"Saya optimis ‎(perppu diterima) karena ini menyangkut ideologi negara," tandasnya.

Komisi II sebetulnya menjadawalkan lanjutan pembahasan Perppu Ormas pada sore ini. Namun, pembahasan urung dilaksanakan dengan alasan fraksi masih memerlukan waktu untuk menyampaikan sikap akhir sebelum dibawa ke Parpurna DPR. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya