Berita

Politik

Cagub Jatim Harus Nonaktif Dari Kepengurusan NU

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 | 17:25 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Warga NU harus mengingat kembali hasil Muktamar ke-27 NU di Situbondo pada 1983 untuk kembali ke khitah 1926 sehingga tidak berpolitik praktis.

Demikian disampaikan Ketua PWNU Jatim KH Moh Hasan Mutawakkil. Karena itu Mutawakkil menegaskan bahwa dukungan para kiai baik struktural ataupun nonstruktural NU kepada kader NU yang menjadi calon gubernur adalah sikap pribadi dan bukan keputusan organisasi.

Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong itu pun menganjurkan kepada warga nahdiyin agar menggunakan nurani.


"Ini berkaitan dengan komitmen keagamaan dan kaidah fikih yang mengutamakan kemaslahatan bagi umat," ujar Kiai Mutawakkil (Kamis, 19/10).


Lebih lanjut KH Mutawakkil mengatakan, para kiai memang sudah lama mempersiapkan dan mengader Gus Ipul agar menjadi gubernur. Menurutnya, pemilihan gubernur tahun depan memang menjadi peluang terbaik bagi Gus Ipul untuk menjadi gubernur Jatim.

"Tahun ini adalah peluang terbaik. Kalau dilepas susah mendapatkan peluang seperti ini lagi," ujarnya.

Lebih lanjut KH Mutawakkil menambahkan, para kiai di Jatim sebelum memutuskan mendukung Gus Ipul sudah menggelar pertemuan terlebih dahulu di sejumlah pondok pesantren. Pertemuan terakhir dilakukan Ponpes Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo yang melibatkan ribuan kiai di Jatim.
 
"Itu keputusan kiai, bukan NU secara organisasi," bebernya.

Karena itu dia mengingatkan kepada seluruh ketua, pengurus harian serta badan otonim (banom) NU yang terlibat menjadi anggota tim sukses calon gubernur baik Gus Ipul maupun Khofifah supaya nonaktif. Sebab, hal itu juga demi etika.

Seruan Kiai Mutawakkil itu juga kepada Gus Ipul dan Khofifah. Sebab, Gus Ipul saat ini merupakan ketua PBNU, sedangkan Khofifah memimpin Muslimat NU. [ysa]
 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya