Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Kemensos: Pendamping PKH Diminati Masyarakat

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 | 14:39 WIB | LAPORAN:

Pendamping dan operator Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia ternyata banyak diminati masyarakat. Buktinya, saat ini pendaftar calon pendamping dan operator PKH sudah mencapai 409.005 orang.

Menurut Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, dari jumlah tersebut sebanyak 263.492 orang yang telah melengkapi persyaratan administrasinya secara online hingga batas pendaftaran pukul 24.00 semalam.

"Selanjutnya mereka akan menjalani pemeriksaan berkas lanjutan dan jika sudah dinyatakan lengkap maka mereka akan menjalani psikotest sampai dinyatakan lulus dan diterima," jelas dia di Jakarta, Kamis (19/10).


Harry menambahkan kekurangan pendamping PKH pada tahun 2018 sebanyak 16.092 orang dari 41.104 pendamping yang dibutuhkan untuk melayani 10 juta Keluarga Penerima Manfaat.

"Mereka yang dinyatakan lulus akan ditempatkan sesuai daerah yang membutuhkan dengan jumlah dan komposisi masing masing daerah berbeda beda," sambungnya.

Seleksi kompetensi bidang dan psikotest akan dilakukan secara serentak di 134 kabupaten/kota pada tanggal 12-15 November 2017 dan pengumuman hasil kelulusan 1 Desember 2017.

Harry menambahkan, para pendamping yang dinyatakan lulus nantinya akan mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan PKH dan berbagai keterampilan lainnya guna menunjang keluarga KPM bisa mandiri dan lepas dari masalah kemiskinan.

"Tugas para pendamping adalah untuk membantu KPM untuk bisa mandiri sehingga bisa lebih baik status sosial ekonominya dan bisa keluar dari perangkap kemiskinan sehingga bisa dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan PKH lainnya," tandasnya.

Program Keluarga Harapan pada awal pemerintahan Jokowi diberikan kepada 2,7 juta penerima. Kemudian bertambah menjadi 3,5 juta, bertambah lagi menjadi 6 juta di tahun ini. Tahun depan bertambah lagi menjadi 10 juta tahun 2018.

”Ini menunjukkan political will dari pemerintahan Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya