. Dilantiknya Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta memicu polemik baru terkait pencabutan moratorium reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Pasalnya, pidato perdana Anies di Balaikota, Senin malam (16/10), secara eksplisit menegaskan sikap dan keberpihakan Pemprov DKI terhadap pengelolaan tanah, air, teluk dan pulau-pulau di DKI.
Terkait hal ini peneliti kajian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, Suropati Syndicate, Ilham Akbar Mustafa (IAM) memberikan pandangan, seperti dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (19/10).
"Selama ini perdebatan terkait reklamasi masih berkutat di wilayah yang normatif prosedural, yang kesannya mengabaikan aspek substansial bahwa pembangunan tersebut diperuntukkan kepada siapa. Menurut saya hal ini menjadi penting mengingat urgensi pembangunan seyogyanya dilandasi oleh semangat keadilan untuk menciptakan pemerataan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi warga DKI," ujar IAM, mahasiswa Pascasarjana Sekolah Ilmu Lingkungan UI.
Dia menuturkan, privatisasi pembangunan justru akan menghilangkan hak-hak publik untuk mengakses manfaat dari pembangunan tersebut. Terlebih ketika pembangunan tersebut mengubah fungsi
common property menjadi
private property.
"Pesisir pantai dan laut itu kan
common property, ia milik bersama yang bisa diakses oleh siapa saja. Problemnya adalah ketika ia direklamasi dan diubah fungsi peruntukannya menjadi areal privat yang dikomersialisasi, di situ ada hak-hak publik yang menjadi terbatas bahkan hilang sebab publik mesti mengeluarkan
cost tertentu untuk mengaksesnya," ujar IAM.
Jika ditelisik lebih jauh, menurut IAM, ekses pembangunan reklamasi ini berdampak lanjut pada perubahan struktur sosial masyarakat yang dahulunya menjadikan areal pantai sebagai sumber penghidupan.
"Reklamasi mesti memperhatikan aspek
sustainability development dengan melihat indikator
economic profitable,
sustainability ecologic dan
social accessibilty yang setara dan proporsional. Disini problemnya kalau pengelolaannya diprivatisasi yang hitungannya murni
profit oriented. Padahal proyek reklamasi juga turut mengubah struktur sosial dan bentang ekologi di teluk Jakarta, kami khawatir mayoritas warga justru teralienasi dari pembangunan ini," terang pria yang juga Wasekjen PB HMI ini.
Karena itu IAM menegaskan, Pemprov DKI dengan kewenangan besar yang diatur oleh UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, tidak perlu melanjutkan proyek reklamasi tersebut apabila tidak ada kepastian yang tegas terkait peruntukannya bagi warga DKI.
"Menurut saya, jika sepanjang pertanyaan krusial terkait peruntukan reklamasi itu untuk siapa tidak bisa dijawab, maka proyek reklamasi ini tidak perlu dilanjutkan. Kita perlu kembali kepada alasan kehadiran negara beserta segala infrastruktur pemerintahannya, yakni keadilan dan pemerataan akses dan manfaat bagi seluas-luasnya rakyat," demikian IAM.
[rus]
