Berita

Reklamasi Jakarta/Net

Nusantara

Penolakan Reklamasi Bukti Keberpihakan Pada Pribumi

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 | 04:12 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Mantan Tim Pemenangan Anies-Sandi, Anggawira mengatakan untuk mengejawantahkan pidato pertama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengenai keberpihakan memperjuangkan martabat pribumi, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tetap menolak reklamasi.

Teluk Jakarta akan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga ibukota.

"Merujuk pidato pertama Gubernur baru kita, Mas Anies, Jakarta adalah tempat dituliskannya janji kemerdekaan dan di tanah ini janji itu tak boleh tak terlunaskan. Janji kemerdekaan itu adalah kesejahteraan. Dan kesejahteraan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia, yang telah berjuang keras merebut kemerdekaan. Karena itu, sebagai bukti keberpihakan terhadap ketimpangan ekonomi, Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Mas Anies tetap tolak reklamasi," jelas Anggawira, Kamis (19/10).


Anggawira yang juga calon walikota Kota Bekasi ini menyatakan pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta hanya menguntungkan segelintir orang ataupun kelompok. Di lain pihak, proyek ini menyingkirkan sebagian besar warga Jakarta.

"Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta jika diteruskan, berarti mencaplok hak masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir berhak atas ruang laut dan sumber daya kelautan. Teluk Jakarta akan tetap dipertahankan bagi mereka. Bahkan diupayakan melalui berbagai program, agar Teluk Jakarta ini dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat pesisir," ujarnya.

Anggawira yang juga sekaligus Ketua BPP HIPMI, mencontohkan salah satu program bagi masyarakat pesisir Teluk Jakarta adalah peningkatan kapasitas nelayan. Selain ditingkatkan alat produksinya, nelayan juga dilatih kewirausahaan agar dapat bersaing dan mengelola usahanya secara modern.

"Isi pantun dalam pidato pertama Mas Anies mesti segera ditunaikan. Mari berkeringat bekerja keras untuk masyarakat pesisir. Tulus ikhlas tunaikan amanah kemerdekaan," tutup Anggawira dalam keterangan tertulisnya. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya