. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut.
RDP ini bertujuan untuk memaparkan persiapan KPU dan Bawaslu Sumut dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumut dan pemilihan umum daerah (Pilkada) Serentak 2018.
Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menjelaskan ada empat tahapan besar yang telah dilaksanakan oleh KPU Sumut, yaitu penyususunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan PPK dan PPS, dan rapat koordinasi dengan KPU kabupaten/kota.
"Saat ini sedang berlangsung proses mendaftaran PPK dan PPS," ungkapnya dilnasir dari laman KPU, Rabu (18/10).
Untuk menyelenggarakan pilgub, KPU Sumut mendapatkan hibah dari Pemprov Sumut sebanyak Rp 855 miliar dalam dua kali pencairan.
Pencairan tahap I telah dilaksanakan pada 11 September 2017 sebesar Rp 327 miliar sedangkan sisanya akan dicairkan pada 2018. Dana tahap I ini juga telah dibagikan kepada 34 KPU Kabupaten/Kota yang ada di Sumut.
"Besaran dana setiap kabupaten dan kota tidak sama karena pembagian anggaran disesuaikan dengan luas daerah dan jumlah penduduknya," ujar Mulia.
Dipaparkan lebih lanjut oleh Mulia, pengalokasian anggaran dibagi kepada empat bagian, penyelenggara, sosialisasi, logistik dan kelompok kerja.
Anggaran terbesar dialokasikan kepada penyelenggara Pilgub Sumut sebab KPU akan merekrut tenaga tambahan selama dilaksanakannya proses persiapan hingga terlaksananya pilgub.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Syamsul Qodri Marpaung berharap KPU dan Bawaslu Sumut agar bijak dalam menggunakan anggaran sebab dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pilgub Sumut tidak sedikit.
[rus]
