Berita

Dunia

Presiden Venezuela: Saya Memiliki Kumis Seperti Stalin, Tapi Bukan Diktator

RABU, 18 OKTOBER 2017 | 15:12 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Venezuela Nicolas Maduro memperingatkan Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE) untuk tidak menerapkan sanksi baru terhadap negaranya atas dugaan kecurangan dalam pemilihan regional baru-baru ini.

Partai Sosialis yang dipimpin Maduro diketahui telah memenangkan 17 dari 23 gubernur di negara tersebut dalam pemilihan hari Minggu lalu. Sementara koalisi oposisi berhasil meraih hanya lima kursi.

Koalisi Persatuan Demokratik oposisi menolak untuk mengakui hasilnya dan menuduh bahwa telah terjadi penyimpangan dalam proses pemungutan suara.


Menanggapi hal tersebut, AS yang telah memberlakukan sanksi pada pemerintahan Maduro, berjanji untuk memberi tekanan lebih besar pada Venezuela. AS menilai bahwa Maduro melakukan kediktatoran otoriter dan menggambarkan pemungutan suara sebagai "tidak bebas dan tidak adil".

Menanggapi hal tersebut, Maduro mengatakan kepada koresponden internasional bahwa sistem pemilihannya di negara ini adalah yang paling aman dan diaudit di dunia.

"Rakyat kita telah memberikan pesan kuat kepada imperialisme, kepada Trump, kepada sekutu regionalnya dan hak lokal," tegas Maduro seperti dimuat Press TV.

"Presiden Donald Trump, saya bukan seorang diktator. Saya seorang pekerja yang rendah hati. Saya memiliki kumis dan terlihat seperti Stalin, tapi saya bukan dia," tegasnya. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya