Masih ada 91 persen penyandang disabilitas rungu yang belum mendapatkan akses Alat Bantu Dengar (ABD). Total penyandang disabilitas rungu sendiri ada sebanyak 6.952.797 orang sesuai Survei Penduduk Antra Sensus (SUPAS) Tahun 2015.
"Artinya ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk memenuhi alat bantu dengar bagi mereka," jelas Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa saat membagikan 425 buah alat bantu dengar kepada para penyandang disabilitas rungu wicara di Mall Phinisi Point, Makassar, Selasa (17/10).
Kemensos, kata dia lagi, terus melakukan upaya pemenuhan alat bantu dengar bagi penyandang disabilitas rungu wicara baik bersumber dari APBN ataupun kemitraan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri.
Namun, angka tersebut belum mampu melakukan percepatan untuk menjangkau seluruh penyandang disabilitas rungu di Indonesia.
Menurut Khofifah, untuk mensiasati keterbatasan Anggaran APBN dalam penyediaan 12.000 alat bantu dengar, dibutuhkan alokasi APBD propinsi maupun APBD Kabupaten/Kota serta berbagai kemitraan dengan elemen non pemerintah.
"Ini yang harus kita maksimalkan agar penyediaan akses ADB kepada mereka dapat diperluas. Kita Butuh support dari kalangan non pemerintah dan lembaga-lembaga nirlaba lainnya,†ujarnya.
Tak hanya itu, Kemensos juga berupaya bekerjasama dengan pihak-pihak donor, diantaranya dengan Starkey Hearing Foundation Amerika dengan Program “So Indonesia May Hearâ€.
Dalam catatannya sejak tahun 2015-2017 kurang lebih 12.500 orang penyandang disabilitas rungu wicara yang sudah menerima ABD gratis dengan garansi seumur hidup.
"ABD ini menjadi harapan baru bagi mereka untuk bisa beraktivitas secara lebih maksimal," imbuhnya.
Khofifah juga menyampaikan apresiasinya kepada Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) atas komitmen yang tinggi untuk tetap memberikan pelayanan kepada para penyandang disabilitas.
Dia berharap, pemberian bantuan ADB ini bisa diikuti elemen lainnya, khususnya banyak pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk memenuhi hak para penyandang disabilitas rungu sehingga mereka bisa beraktivitas lebih maksimal.
“ADB hanya salah satu akses yang harus diupayakan bagi para penyandang disabilitas. Hak lain yang juga harus dijamin oleh negara, kata dia, adalah hak hidup, pekerjaan, pendidikan, politik, hingga akses fasilitas,†demikian Khofifah.
[nes]
