Berita

Duterte/Net

Dunia

Duterte Pastikan Tak Lagi Pimpin Perang Melawan Narkoba Di Filipina

SABTU, 14 OKTOBER 2017 | 17:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memastikan bahwa ia tak lagi akan memimpin perang melawan narkoba di negara tersebut.

Sebaga gantinya, operasi akan dipimpin oleh Badan Penegakan Obat-obatan di negara di Filipina.

Pekan ini, Duterte telah menandatangani sebuah memorandum yang menugaskan Badan Penegakan Obat Filipina (PDEA) untuk menjadi agen tunggal untuk memerangi obat-obatan terlarang.


Perintah tersebut secara efektif menangguhkan operasi Oplan Double Barrel dan Oplan Tokhang yang dilakukan oleh Polisi Nasional Filipina (PNP) selama lebih dari setahun terakhir.

Selain itu, biro Investigasi Nasional juga diperintahkan untuk menghentikan operasinya terhadap perang melawan narkoba.

Sejak menjabat Juni tahun lalu, Duterte telah mengatasi masalah narkoba di Filipina sebagai prioritas utama.

Kampanye tersebut mendapat banyak kritik dari badan hak asasi manusia dan pemimpin asing karena ribuan orang kehilangan nyawa mereka dalam pembunuhan terkait narkoba baik dalam serangan polisi atau oleh warga negara biasa.

Tindakan keras tersebut mengakibatkan hampir 3.900 kematian.

Jumat kemarin (13/10), Duterte kembali menegaskan bahwa ia tidak akan lagi ikut campur dalam perang melawan narkoba nasional, sebagian karena semua publisitas dan kritik negatif.

"Saya tidak akan lagi ikut campur. Saya tidak mencuci tangan saya. Saya hanya tidak ingin terlibat lagi, "kata Duterte dalam sebuah wawancara seperti dimuat Russia Today.

"Jika ada operasi narkoba, polisi jangan ikut campur," tegasnya. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya