Berita

Dunia

Netanyahu Di Balik Kebijakan Trump Soal Kesepakatan Nuklir Iran?

SABTU, 14 OKTOBER 2017 | 13:54 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu adalah sosok di balik keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghentikan kesepakatan nuklir dengan Iran.

Begitu pandangan seorang analis politik, Kevin Barrett yang disampaikan kepada media Iran Press TV akhir pekan ini.

"Sekali lagi Trump memberi kita pendekatan paranoid dan bermusuhan untuk urusan dunia ini, kita telah melihat ini berulang kali dengan ceramahnya yang berlebihan, ancamannya terhadap Korea Utara dan sekarang dia mengancam Iran," kata Barrett, seorang penulis dan komentator politik di Madison, Wisconsin.


Ia menilai bahwa masalah Trump dengan Iran tidak terkait dengan program nuklirnya, namun mengenai pandangan Tehran tentang zionisme.

"Iran mengatakan kebenaran tentang Zionisme dan mencerminkan pendapat dan pandangan mayoritas masyarakat Timur Tengah, tentang Zionisme yang harus diakhiri Zionisme dan Palestina harus dibebaskan," katanya.

"Jadi itulah masalah sebenarnya di sini dan permusuhan ekstrim Trump terhadap Iran, yang semuanya didasarkan pada masalah yang tidak ada ini seputar senjata nuklir, benar-benar merupakan cerminan fakta bahwa Netanyahu mengendalikan Gedung Putih Trump," katanya.

Diketahui bahwa pda Jumat (13/10), Trump mengeluarkan putusan untuk tidak mengesahkan nuklir 2015 antara kekuatan global dengan Iran yang dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Trump memperingatkan bahwa pada akhirnya dia dapat menghentikan kesepakatan tersebut. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya