Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam untuk mengusir duta besar Eropa dalam waktu 24 jam (Jumat, 13/10). Duterte memberi isyarat dalam pidato yang berapi-api bahwa dia tidak akan mentoleransi kritik Eropa atas perang obat terlarang.
Duterte menuduh Uni Eropa mencampuri urusan domestik Filipina, dan menuduh Uni Eropa ingin membebaskan negara tersebut dari PBB.
"Sama seperti itu yang Anda ceritakan kepada kami,'Anda akan dikecualikan di PBB'. Anak pelacur pergi ke depan, "kata Duterte kepada wartawan di Filipina seperti dimuat The Guardian.
Ia menambahkan bahwa negara-negara Eropa memanfaatkan Filipina sebagai orang miskin.
"Anda memberi kami uang maka Anda mulai mengatur apa yang harus dilakukan dan mana yang seharusnya tidak terjadi di negara kami. Omong kosong Kita melewati tahap penjajahan. Jangan bercanda dengan kita," sambungnya.
Duterte mengatakan bahwa dia siap untuk menendang duta besar Eropa ke luar negeri jika pemerintah mereka mencoba untuk mengusir Filipina.
"Anda pikir kita adalah sekelompok orang bodoh di sini. Anda adalah salah satunya. Sekarang duta besar negara-negara itu dengarkan saya, karena kita bisa memotong saluran diplomatik besok. Anda meninggalkan negara saya dalam 24 jam, kalian semua," tegasnya.
Belum jelas mengapa Duterte melontarkan tuduhan tersebut. Pasalnya Uni Eropa tidak memberikan komentar publik tentang keinginan untuk menghapus Filipina dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Duterte tidak menjelaskan alasannya untuk mencurigai hal itu.
Juru bicara kepresidenan Ernesto Abella kemudian mengatakan bahwa komentar Duterte adalah sebuah ungkapan kemarahan atas kritik oleh sekelompok kecil anggota parlemen Eropa dan ajudan yang mengadakan sebuah konferensi pers di Manila pada hari Senin untuk mengutuk perang melawasn narkoba yang dilakukan Duterte.
Abella mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kelompok tersebut, dari Progresif Aliansi dan Partai Sosialis Eropa, telah secara salah menggambarkan dirinya sebagai misi Uni Eropa.
"Pernyataan delegasi yang tidak bertanggung jawab ini memprotes dugaan pembunuhan di bawah Pemerintahan Duterte yang merendahkan status kita sebagai negara yang berdaulat," kata Abella.
"Sudah lama presiden kita mentolerir gangguan yang tidak semestinya ini dalam urusan domestik kita, dan dia telah memutuskan bahwa ini harus dihentikan untuk menjaga integritas dan martabat Negara kita sebagai negara yang berdaulat," sambungnya.
Sementara itu, sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh delegasi EU ke Filipina pada Kamis malam juga mengatakan bahwa kelompok yang datang ke Manila bukanlah misi Uni Eropa.
Pernyataan itu menekankan bahwa Uni Eropa ingin bekerja dengan Filipina di PBB, dan bukan mengeluarkannya.
"Uni Eropa dan Filipina bekerja secara konstruktif dan produktif bersama dalam kemitraan yang erat dalam banyak konteks dan wilayah, termasuk, tentu saja, dalam konteks PBB," kata pernyataan tersebut.
[mel]
