Berita

Mikhail Gorbachev/Net

Dunia

Gorbachev: Trump Dan Putin Perlu Bertemu, Bahas Perjanjian Kontrol Senjata

KAMIS, 12 OKTOBER 2017 | 17:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemimpin terakhir Soviet, Mikhail Gorbachev mengatakan bahwa sebuah perjanjian kontrol senjata penting yang membantu mengakhiri Perang Dingin, saat ini berada dalam bahaya.

Karena itulah, ia meminta digelar sebuah pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin demi menyelamatkan perjanjian tersebut. Ia juga menyebut bahwaTrump dan Putin perlu membahas soal pelucutan senjata nuklir dan stabilitas strategis.

Gorbachev sendiri merupakan sosok yang menandatangani pakta tersebut pada tahun 1987 lalu. Perjanjian yang lebih dikenal denan nama perjanjian Pasukan Nuklir Tingkat Menengah (INF) diteken bersama dengan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan di Washington. Pasca Uni Soviet runtuh 1991, Rusia kemudian mengambil kewajiban atas perjanjian tersebut.


Gorbachev menyebut bahwa saat ini hubungan antara Amerika Serikat Dan Rusia berada dalam krisis yang parah. Hal itu juga mengancam perjanjian kontrol senjata pasca Perang Dingin yang di antaranya berisi larangan semua rudal nuklir dan rudal konvensional berbasis Soviet dan Amerika.

Lebih lanjut Gorbachev mengatakan bahwa kedua belah pihak beberapa waktu terakhir telah saling menuduh telah melanggar perjanjian tersebut.

"Ini ternyata merupakan tautan paling rentan dalam sistem pembatasan dan pengurangan senjata pemusnah massal," kata Gorbachev dalam surat yang ia tulis di surat kabar pemerintah Rossiiskaya seperti dimuat Channel News Asia. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya