Kesepakatan Damai Pemerintah Kolombia-FARC Tak Bisa Diubah Selama 12 Tahun

Mahkamah Konstitusi Kolombia memastikan bahwa kesepakatan damai yang dibentuk oleh pemerintah dengan kelompok pemberontak FARC tahun 2016 lalu tidak dapat diubah selama 12 tahun mendatang. Keputusan itu dibuat pada Rabu (11/10) waktu setempat. Dengan demikian, tiga pemerintahan Kolombia berikutnya harus mematuhi kesepakatan damai bersejarah tersebut.

Keputusan itu diambiloleh Mahkamah Konstitusi Kolombia demi melindungi kesepakatan dari perubahan potensial jika oposisi memenangkan pemilu tahun depan. Kubu oposisi diketahui kerap menentang langkah pemerintahan Presiden Juan Manuel Santos yang mendorong kesepakatan tersebut.

Kesepakatan dengan pemberontak Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) berakhir setelah lebih dari 52 tahun perang. Selama masa itu pula, lebih dari 220.000 orang telah meninggal dan jutaan orang telah mengungsi selama konflik negara Andes antara pemerintah, gerilyawan sayap kiri dan paramiliter sayap kanan.

"Lembaga dan otoritas negara memiliki kewajiban untuk mematuhi apa yang ditetapkan dalam kesepakatan akhir dengan itikad baik, sampai akhir dari tiga periode kepresidenan yang lengkap setelah penandatanganan," demikian bunyi reformasi konstitusi yang disetujui oleh pengadilan seperti dimuat Reuters.

Pemerintah menyambut baik keputusan tersebut. Komisaris perdamaian Rodrigo Rivera mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan tersebut harus mengurangi kekhawatiran di antara mantan kombatan FARC, sekitar 7.000 di antaranya telah melakukan demobilisasi dan membentuk sebuah partai politik.

Sementara itu, politisi oposisi sayap kanan, termasuk mantan presiden menjadi senator Alvaro Uribe, mengatakan bahwa keputusan tersebut mengabaikan kemauan orang Kolombia, yang secara sempit menolak kesepakatan tersebut dalam sebuah referendum yang diadakan lebih dari setahun yang lalu, sebelum dimodifikasi dan melewati Kongres. [mel]