Berita

Catalunya/Net

Dunia

Madrid: Tidak Ada Kemerdekaan Dan Mediasi Untuk Catalunya

RABU, 11 OKTOBER 2017 | 13:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Spanyol menolak pernyataan kemerdekaan yang diteken oleh pemimpin Catalunya Carles Puigdemont serta menolak seruan untuk mediasi.

"Tidak Puigdemont maupun orang lain yang dapat mengklaim (kemerdekaan Catalunya). Tidak juga untuk memaksakan mediasi," tegas Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria.

"Setelah sejauh ini dan membawa Catalunya ke tingkat ketegangan paling tinggi dalam sejarah, Puigdemont kini telah menyebabkan daerah otomnya mencapai tingkat ketidakpastian tertinggi," sambungnya seperti dikabarkan BBC.


Ia pun menyebut bahwa Puigdemont merupakan sosok yang tidak memahami arah serta konsekuensi dari tindakan Puigdemont.

"Ia (Puigdemont) adalah seseorang yang tidak tahu di mana ia berada, ke mana ia pergi atau dengan siapa ia ingin pergi ke sana," sambungnya.

Awal pekan ini, Puigdemont menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan Catalunya secara sepihak, meski pemerintah Madrid tegas menyebut bahwa referendum kemerdekaan Catalunya ilegal dan tidak sah.

Dalam pidatonya, Puigdemont mengatakan bahwa wilayah otonomi Catalunya telah memenangkan hak untuk merdeka pasca referendum 1 Oktober kemarin.

"Kami meminta negara-negara dan organisasi internasional untuk mengenali Republik Catalunya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat," katanya,

Ia juga menyebut bahwa kehendak rakyat adalah melepaskan diri dari Madrid, namun ia juga mengatakan bahwa ia ingin mengurangi keteangan terkait hal tersebut.

"Saya mengusulkan untuk menunda efek deklarasi kemerdekaan untuk melakukan perundingan dalam beberapa minggu mendatang tanpa solusi yang disepakati," tambahnya di hadapatan anggota parlemen Catalunya. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya