Berita

Catalunya/Net

Global

Madrid: Tidak Ada Kemerdekaan Dan Mediasi Untuk Catalunya

RABU, 11 OKTOBER 2017 | 13:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Spanyol menolak pernyataan kemerdekaan yang diteken oleh pemimpin Catalunya Carles Puigdemont serta menolak seruan untuk mediasi.

"Tidak Puigdemont maupun orang lain yang dapat mengklaim (kemerdekaan Catalunya). Tidak juga untuk memaksakan mediasi," tegas Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria.

"Setelah sejauh ini dan membawa Catalunya ke tingkat ketegangan paling tinggi dalam sejarah, Puigdemont kini telah menyebabkan daerah otomnya mencapai tingkat ketidakpastian tertinggi," sambungnya seperti dikabarkan BBC.


Ia pun menyebut bahwa Puigdemont merupakan sosok yang tidak memahami arah serta konsekuensi dari tindakan Puigdemont.

"Ia (Puigdemont) adalah seseorang yang tidak tahu di mana ia berada, ke mana ia pergi atau dengan siapa ia ingin pergi ke sana," sambungnya.

Awal pekan ini, Puigdemont menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan Catalunya secara sepihak, meski pemerintah Madrid tegas menyebut bahwa referendum kemerdekaan Catalunya ilegal dan tidak sah.

Dalam pidatonya, Puigdemont mengatakan bahwa wilayah otonomi Catalunya telah memenangkan hak untuk merdeka pasca referendum 1 Oktober kemarin.

"Kami meminta negara-negara dan organisasi internasional untuk mengenali Republik Catalunya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat," katanya,

Ia juga menyebut bahwa kehendak rakyat adalah melepaskan diri dari Madrid, namun ia juga mengatakan bahwa ia ingin mengurangi keteangan terkait hal tersebut.

"Saya mengusulkan untuk menunda efek deklarasi kemerdekaan untuk melakukan perundingan dalam beberapa minggu mendatang tanpa solusi yang disepakati," tambahnya di hadapatan anggota parlemen Catalunya. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Fokusmaker Sentil Azis Narang: Jangan Jual SOKSI untuk Kepentingan Politik Pribadi

Sabtu, 07 November 2026 | 18:26

Airlangga Akui Kasus Penyadapan pada Presiden Ganggu Sentimen Investor

Sabtu, 07 November 2026 | 18:17

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Ini Ulah Abuleke

Sabtu, 07 November 2026 | 17:48

ARBI Bakal Gelar Aksi Akbar di Al-Azhar, Ini Lima Tuntutannya

Sabtu, 07 November 2026 | 17:40

HUT ke-73 KPU Dirayakan Sederhana, Refleksi Integritas Bareng Para Mantan

Sabtu, 07 November 2026 | 16:45

Ketum Peradi Profesional: Advokat Bukan Pelengkap Peradilan

Sabtu, 07 November 2026 | 16:08

Menimbang Perpres 107/2026 dan Dampaknya pada Kelancaran Pengadaan Energi

Sabtu, 07 November 2026 | 15:48

Tekanan Jual Mereda, Harga Bitcoin Menguat ke 75.928 Dolar AS

Sabtu, 07 November 2026 | 15:40

Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang Tayang Jelang Imlek

Sabtu, 07 November 2026 | 15:18

Pangdam XXII/Tambun Bungai Pimpin Pemulangan Jenazah Sertu Anumerta Heri Prasetyo ke Kediri

Sabtu, 07 November 2026 | 15:14

Selengkapnya