Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap peningkatan kerugian uang negara akibat korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).
Seperti disampaikan jurubicara KPK, Febri Diansyah, bahwa lembaganya telah menerima hasil audit investigasi BPK per tanggal 25 Agustus 2017.
"KPK mengucapkan terimakasih pada BPK RI yang telah membantu penanganan salah satu perkara dengan kerugian negara yang cukup besar, yaitu indikasi TPK terkait penerbitan SKL BLBI terhadap BDNI," ucap Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Senin (9/10).
Disimpulkan bahwa nilai kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.
Febri merinci Rp 1,1 triliun berupa aset perusahaan dan dinilai sustainable serta telah ditagihkan kepada petani tambak selaku penerima bantuan tersebut.
Namun, setelah dilakukan lelang oleh perusahaan pengelola aset (PPA)
terhadap aset-aset tersebut, ternyata nilainya tak mencapai Rp 1,1
triliun. Hasil lelang hanya mendapat Rp 220 miliar. Sehingga terdapat
tambahan kewajiban Rp 880 miliar pada pihak obligor.
Sedangkan Rp 3,7 triliun sisanya tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi yang masih menjadi kewajiban obligor dan belum ditagihkan.
"Jadi, sisanya Rp 4,58 triliun menjadi kerugian negara," jelas Febri.
Dalam kasus ini KPK baru menetapkan satu orang tersangka yakni mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.
Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka karena menerbitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim selaku pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Tetapi, Sjamsul sendiri belum pernah diperiksa oleh KPK dalam penyidikan kasus ini.
Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham BDNI mendapat SKL BLBI dari BPPN pada 2004 karena dinilai koperatif menyelesaikan utang. Padahal dari Rp 4,8 triliun yang dibayarkan berupa hak tagih kepada penambak udang Dipasena, hanya Rp 1,1 triliun yang dapat ditagih.
Sebelumnya, KPK menyebut Sjamsul masih memiliki kewajiban Rp 3,7 triliun kepada negara.
[ald]
