Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Denmark Segera Terapkan Larangan Mengenakan Burqa?

SABTU, 07 OKTOBER 2017 | 14:55 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Partai koalisi yang memerintah Denmark telah menyatakan dukungan mereka untuk larangan berjilbab sepenuhnya atau yang dikenal dengan nama burqa.

Partai Venstre liberal, anggota senior koalisi yang berkuasa, telah mengumumkan dukungannya atas larangan mengenakan burqa di tempat-tempat publik setelah sebuah pertemuan partai yang didedikasikan untuk masalah tersebut pada hari Jumat (6/10).

"Larangan penutup wajah yang akan datang akan mendapat dukungan dari Venstre," kata juru bicara partai liberal tersebut, Jakob Ellemann-Jensen dalam sebuah siaran di radio Denmark, DR seperti dimuat ulang Russia Today.


Ia menegaskan bahwa ini bukan larangan yang ditetapkan untuk agama, namun hanya burqa dan niqab.

Sebelumnya, beberapa anggota partai tingkat tinggi, termasuk wakil pemimpinnya, Kristian Jensen, dan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Tinggi Soren Pind, menentang tindakan tersebut namun sekarang Ellemann-Jensen mengatakan bahwa partai tersebut "bersatu" dalam mendukung langkah tersebut.

Sementara itu, sikap anggota koalisi lainnya, Liberal Alliance (LA), juga berubah drastis. Partai yang menentang larangan tersebut bulan lalu, dengan alasan dapat mengisolasi wanita Muslim dan mencegah mereka meninggalkan rumah mereka sama sekali, sekarang juga mengatakan akan mendukung inisiatif tersebut.

Sebuah jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan oleh DR pada akhir September menunjukkan bahwa 62 persen penduduk Denmark mendukung larangan tersebut, sementara kurang dari satu dari empat yang menentangnya. [mel]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya