Di HUT Ke-72, TNI Harus Tingkatkan Kompetensi Prajurit

Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72, TNI harus mengutamakan pembenahan dalam hal peningkatan kompetensi dan kapasitas prajurit TNI untuk menjadi scholar warrior.

Kompetensi prajurit TNI harus mencapai tingkatan setara dengan kompetensi prajurit negara maju. Sehingga kapasitas prajurit TNI bisa mencapai tingkatan intelektual akademik dan bisa melakukan analisis berbagai operasi militer secara ilmiah.

Begitu kata pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (4/10).

"Pembenahan TNI juga harus diarahkan untuk mencapai efisiensi organisasi agar lebih responsif menghadapi berbagai jenis ancaman mulai dari ancaman militer, ancaman non-militer dan ancaman nirmiliter," jelasnya.

Menurutnya, organisasi TNI harus dibenahi agar struktur dan postur yang dimiliki lebih tanggap mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional.

Nuning, begitu sapaan akrabnya, juga menyoroti rencana strategis (renstra) pembangunan TNI melalui program Minimum Essensial Force (MEF) yang dibagi dalam 3 tahap. Pertama 2009 hingga 2014, kedua 2015 sampai dengan 2019, dan terakhir 2020 hingga 2024.

Target yang ditentukan dalam renstra 1 adalah 30 persen. Selanjutnya, kedua adalah 30 persen, dan sisanya diselesaikan dalam renstra terakhir. Dalam renstra pertama telah dicapai kurang lebih 27 persen. Sementara dalam rentra kedua, dalam 3 tahun terakhir ini masih 0 persen.

"Seharusnya dalam renstra kedua ini sudah harus tercapai, di antaranya, pengadaan pesawat tempur TNI AU, kapal selam TNI AL, dan rudal taktis TNI AD," urainya.

Menurut Nuning, pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang tersendat harus segera mendapat perhatian Kemenhan, agar program pembangunan alutsista TNI dapat diwujudkan sesuai renstra.

"Membangun dan memperkuat TNI tidak boleh terhambat mengingat hakekat ancaman yang semakin nyata di depan kita. Dua spot yang menjadi perhatian kita terutama di wilayah Natuna dan perbatasan dengan Philipina tidak boleh diabaikan," jelasnya. [ian]