Berita

Suhendra/Net

Politik

15 Ribu Temuan BPK Bukti Pemerintah Butuh Badan Sinkronisasi

RABU, 04 OKTOBER 2017 | 08:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sebanyak 15 ribu permasalahan bernilai puluhan triliun rupiah ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di pemerintah pusat, daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Temuan itu terungkap saat BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) I-2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Putra Jawa Kelahiran Sumatera,Sulawesi dan Maluku (Puja Kessuma) Suhendra Hadi Kuntono menilai penyebab temuan BPK banyak lantaran tidak ada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah .

"Sebab itu, Presiden Jokowi perlu membentuk Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, agar polemik tak terjadi lagi. Kalau gaduh terus, kapan mau membangun? Ini sudah mendesak," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (4/10).


Ketua Kelompok Kerja Perancangan Formulasi Peraturan Daerah Nasional 2016 bentukan Kemenkumham itu mengatakan bahwa pembentukan badan sinkronisasi merupakan tindak lanjut dari kebijakan moratorium peraturan daerah (perda).

Selain itu, Suhendra meminta aparat penegak hukum bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) kementerian masing-masing untuk melakukan pemilahan, meliputi dugaan penyimpangan administratif yang bisa ditindaklanjuti secara administratif, baik oleh pemerintah pusat, pemda atau BUMN, dan penyimpangan yang terindikasi korupsi untuk ditindaklanjuti secara hukum, baik oleh Polri, Kejaksaan Agung, atau pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Untuk yang administratif diserahkan ke Itjen masing-masing. Untuk yang terindikasi korupsi, polisi, jaksa atau KPK harus bergerak," tegasnya.

Di sisi lain, Suhendra juga mengusulkan agar Itjen di kementerian atau lembaga langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Ia menilai, posisi Itjen yang bertanggung jawab kepada menteri kurang tepat. Ini lantaran tugas Itjen adalah melakukan pengawasan internal di lingkungan kementerian. Posisi yang ada saat ini menjadikan Itjen lebih takut kepada menteri. Akibatnya, terlalu banyak permasalahan yang ditemukan BPK.

"Ini agar kinerja Itjen lebih independen, tidak ewuh-pakewuh (risih) kepada menteri," cetus mantan ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam ini.

IHSP I-2017 merupakan ringkasan dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK selama semester I-2017 yang terdiri 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Sementara pihak yang diperiksa terdiri dari 113 lembaga pemerintah pusat, 537 pemda, dan 37 BUMN dan badan lainnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya