Berita

Semenanjung Korea/Net

Global

Reunifikasi, Tugas Sejarah 2 Korea Yang Sudah Disepakati

SELASA, 03 OKTOBER 2017 | 08:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Reunifikasi Korea bukan hal yang utopis. Niat untuk kembali menyatukan Semenanjung Korea itu sudah dideklarasikan oleh pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan pada 10 tahun silam.

Tepat pada 4 Oktober 2007, Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun berkunjung ke Pyongyang untuk bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Il. Keduanya membicarakan mengenai tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Kim Dae-jung dengan Kim Jong Il pada 15 Juni 2000 tentang semangat reunifikasi Korea.

Dari pertemuan Roh Moo Hyun dan Kim Jong Il, tercetus sebuah "Deklarasi untuk Pembangunan Hubungan Utara-Selatan, Perdamaian dan Kemakmuran". Deklarasi ini merupakan acuan tujuan dan tugas masing-masing dalam rangka menegakkan dan menerapkan secara positif semangat Deklarasi Bersama 15 Juni. Tujuannya, agar hubungan antar Korea mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu perdamaian dan kemakmuran bersama.


"Merujuk pada deklarasi itu kita bisa melihat bahwa prospek penyatuan kedua Korea itu masih ada," ujar Sekjen Persahabatan Indonesia-Korea Utara, Teguh Santosa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/10).

Adapun dalam butir pertama Deklarasi untuk Pembangunan Hubungan Utara-Selatan, Perdamaian dan Kemakmuran itu disebutkan bahwa Korut dan Korsel sepakat untuk menyelesaikan reunifikasi secara independen, tanpa campur tangan pihak lain. Semangat yang penyatuan ini adalah "demi bangsa kita sendiri".

Namun demikian, belakangan ini peran Amerika Serikat di Korea Selatan terlalu besar. Keduanya bahkan sering melakukan serangan gabungan yang berpotensi menganggu wilayah Korea Utara.

Ketegangan memuncak saat ujicoba rudal yang dilakukan Korea Utara sebagai respon atas latihan gabungan itu menuai kecaman dari AS beberapa pekan terakhir. Presiden AS Donald Trump bahkan mendeklarasikan akan menghancurkan Korea Utara.  

Dengan kata lain, kehadiran AS justru memperparah ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea. Padahal di satu sisi, dua Korea telah bersepakat untuk berdamai dan bertekad untuk melakukan reunifikasi.

"Penyatuan kedua Korea adalah tugas sejarah mereka dan sudah pernah disepakati melalui pertemuan pemimpin kedua Korea. Semestinya negara-negara lain di dunia memberikan dukungan terhadap keinginan untuk bersatu secara damai itu," pungkas Teguh Santosa.

Ada delapan poin dari kesepakatan 4 Oktober 2007. Pertama, dua korea berkewajiban untuk menegakkan dan menerapkan secara positif Deklarasi Bersama 15 Juni 2000. Dua negara sepakat untuk menyelesaikan reunifikasi secara independen.

Kedua, dua korea sepakat untuk mengkonversi hubungan utara-selatan ke arah saling menghormati, terlepas dari  ideologi dan sistem berbeda yang dianut. Keduanya sepakat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, tapi tetap mencari solusi yang mendukung rekonsiliasi, kerjasama, dan reunifikasi.

Selanjutnya, keuda negara sepakat untuk saling bekerjasama satu sama lain dalam upaya mengakhiri ketegangan militer demi memastikan perdamaian di Semenanjung Korea.

Kedua negara juga sepakat untuk berbagi pemahaman tentang mekanisme gencatan senjata demi melanggengkan proses perdamaian

Kelima, kedua Korea sepakat untuk menghidupkan kembali kerjasama ekonomi dan membuat pembangunan berkelanjutan. Tujuannya, untuk memastikan pembangunan ekonomi nasional yang berimbang dan mencapai kemakmuran bersama.

Korut dan Korsel juga sepakat untuk mengembangkan pertukaran dan kerjasama di bidang sosial dan budaya seperti sejarah, bahasa, pendidikan, sains dan teknologi, budaya dan seni dan olahraga.

Kedua negara juga menyepakati untuk hubungan kerjasama di bidang kemanusiaan.

Terakhir, Utara dan Selatan sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam upaya memenuhi kepentingan bangsa dan kepentingan warga Korea luar negeri di kancah internasional. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya