Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak menaikkan tarif listrik. Keputusan itu dinilai ekonom senior DR. Rizal Ramli sebagai keputusan yang benar.
"Keputusan JKW benar," tulis Rizal di akun Twitter miliknya, @RizalRamli, Senin (2/10).
Menurut hemat Rizal, alasan menaikkan tarif listrik untuk mengamankan keuangan PLN yang disebut sejumlah pihak saat ini dalam kondisi gawat darurat perlu dikoreksi.
"Setelah revaluasi asset 2016, asset PLN naik dari Rp 500 triliun jadi Rp 1300 triliun sehingga kondisi keuangan PLN lebih kokoh," kicau RR lagi, sapaan akrab Rizal Ramli.
Program revaluasi aset merupakan satu dari belasan paket ekonomi yang digelontorkan Pemerintahan Jokowi. Program ini dicetuskan oleh Rizal Ramli ketika menjabat Menko Maritim.
Program revaluasi aset dinilai menjadi salah satu program dari paket ekonomi yang dirasakan hasilnya. Pasalnya, program ini berhasil mengatrol aset BUMN minimal Rp 800 triliun. Adapun pajak yang diterima negara dari program ini sekitar Rp 32 triliun.
"Jika semua BUMN lakukan revaluasi aset, paling tidak aset BUMN naik Rp 2.000 triliun," kata RR pada 22 Februari 2016.
Keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif listrik disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Dia mengatakan Presiden Jokowi tetap memutuskan 1 Oktober sampai 31 Desember 2017 besaran tarif listrik tetap sama.
Jonan menjelaskan, penundaan kenaikan tarif tenaga listrik atas pertimbangan daya beli masyarakat. Kendati demikian, penundaan mengakibatkan PLN kehilangan pendapatan sebesar Rp 5 triliun.
"Kalau dari analisa kemungkinan kalau tarif listrik tidak naik sampai akhir tahun, mungkin PLN akan kehilangan pendapatan, jadi bukan rugi, pasti masih untung. Kehilangan pendapatan itu mungkin sekitar Rp 5 triliun. Jadi tidak apa-apa, kan pendapatannya PLN Rp 300 triliun lebih setahun," jelas Jonan kepada wartawan di Kantor Setneg, Rabu lalu (27/9).
[wah]
