Berita

KPK/Net

Politik

Ada Kekuatan Politik Di Balik Abuse Of Power KPK

SENIN, 02 OKTOBER 2017 | 08:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Putusan Hakim Cepi Iskandar menggugurkan status tersangka Setya Novanto merupakan keputusan yang independen dan tidak terpengaruh dengan opini publik.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi memuji sikap Hakim Cepi yang memutus berdasarkan fakta hukum yang ada dan bukan dari opini publik yang berkembang.

"Ini penting, karena Hakim harus memutuskan berdasarkan fakta hukum, bukan berdasar opini publik," jelasnya saat dihubungi, Senin (2/10).


Adhie juga mengapresiasi sikap Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif yang mengaku menghormati putusan praperadilan tersebut. Menurutnya, pengakuan itu merupakan bentuk kedewasaan para penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Dalam hal ini, pengadilan adalah tempat akhir dalam penyelesaian perbedaan, sehingga setiap putusan yang diambil Hakim wajib dipatuhi dan dihormati.

Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid itu menilai bahwa putusan praperadilan Setya Novanto merupakan pelajaran berharga bagi KPK agar komisi antirasuah itu tidak lagi menyalahi prosedur UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan berbagai ketentuan lainnya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

"KPK jangan tergesa-gesa dan memaksakan seseorang menjadi tersangka, karena sejatinya penyelidik dan penyidik harus menghindari ketergesaan dan kekurangcermatan, sehingga tidak terjadi abuse of power seperti yang saat ini terjadi KPK," jelasnya.

Adhie menilai bahwa penetapan Setya Novanto sebagai tersangka jutru kental dengan nuansa politik. Bahkan kini timbul pertanyaan dibenak publik tentang aktor di balik sikap KPK yang politis itu.

"Publik sekarang bertanya, siapa dalang di balik KPK? Pasti ada kekuatan dan kekuasaan politik yang sangat besar, sehingga KPK bisa abuse of power," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan kepada KPK untuk tidak arogan dengan mengeluarkan sprindik baru terhadap Setya Novanto. Terlebih, Hakim Cepi Iskandar telah menggugurkan berbagai alat bukti yang diajukan KPK, sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk mentersangkakan Setya Novanto.

"Sesuai KUHAP dan peraturan perundang-undangan, tanpa sedikitnya dua alat bukti yang sah, Setya Novanto tidak bisa ditetapkan menjadi tersangka," jelasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya